Jawab Keresahan Petani, Kemendag Pastikan Beras Impor Tidak Dijual Untuk Umum
Impor beras sebanyak 500.000 ton yang dilakukan Kementerian Perdagangan membuat resah
lihat foto
"Kita tak ingin petani dihancurkan oleh impor beras. Kita juga harus mencegah impor beras ini semacam jalan perburuan rente," ujarnya.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, kenaikan harga beras pada awal Januari tahun 2018, telah menjadi awal buruk bagi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan memasuki tahun politik.
"Belum hilang dalam ingatan, pemerintah berjanji bahwa tidak akan terjadi gejolak harga. Mana janjinya sekarang?" ujar Fahri.
Harga beras medium mengalami fluktuasi Rp 9.450-Rp 11.000 per liter selama beberapa hari terakhir.
Sementara beras premium juga merangkak naik mulai dari Rp 12.800-Rp13.000 per liter.
Fahri menilai, kenaikan harga ini menciptakan ketidakpastian sekaligus beban bagi rakyat, produsen maupun konsumen.
Fahri mengatakan, selama ini masyarakat di-ninabobo-kan dengan keberadaan data tentang beras.
Namun, sekarang masyarakat baru menyadari bahwa ada data yang tidak sinkron dengan kenyataan.
Pemerintah selalu mengklaim stok beras cukup untuk beberapa bulan kedepan, namun faktanya harga beras naik.
"Kita juga dikejutkan pada saat para pembantu Presiden masih sibuk mencari penyebab kenaikan harga beras, tiba-tiba saja tanpa permisi muncul keinginan impor beras," ucap Pimpinan DPR bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat ini.
Dalam beberapa hari ini, lanjut Fahri, masyarakat kembali disuguhkan tidak kompaknya para pembantu Presiden Jokowi.
Terutama Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang mengklaim pasokan aman dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita yang khawatir dengan kenaikan harga akibat pasokan berkurang.
"Pemerintah menjamin bahwa stok beras aman dan kebijakan harga eceran tetap (HET) akan lebih melindungi konsumen dan para petani. Tapi cara pemerintah meredam gejolak harga beras hingga memutuskan harus Impor, terlihat kepanikan," kata dia.
Fahri juga meragukan apakah dengan impor harga beras akan turun seketika.
Ia menilai, momentum kenaikan harga beras ini harusnya jadi momentum bagi pemerintah untuk menata kembali kebijakan yang harus diakui keliru.
