Kritik Pemprov DKI, Ketua Komisi C : Jangan Ada Dendam Antara Gubernur yang Lalu dan Sekarang
Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta Santoso mengritik rencana Pemprov DKI Jakarta tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD)
Editor:
rida
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan wakilnya, Sandiaga Uno saat ditemui di Balai Kota, Rabu (25/10/2017).(Kompas.com/Alsadad Rudi)
"Bisnis TOD kalau Pemprov tidak tangkap itu, maka akan dikuasai swasta. Padahal ini bisa hasilkan PAD (pendapatan asli daerah) bagi kita. Kalau dibiarkan dikasih swasta, enggak menguntungkan Pemprov DKI," ujar Santoso.
Terkait itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan itu merupakan usulan yang akan disepakati dalam rapat banggar ini.
Khusus untuk TOD, Saefullah mengatakan Pemprov DKI pasti akan mengambil keuntungan dari tren bisnis itu.
"Tapi peran pemda adalah kita memungut pajak-pajak atas aktivitas di TOD itu karena APBD kita kan dari 13 objek pajak," ujar Saefullah.
Berita Terkait