Terkait Lumpuhnya Pelayanan Publik, Dewan Merangin Akan Panggil Sejumlah OPD

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Herupitra

TRIBUNJAMBI.COM, BANGKO – Dua hari terakhir sejak Senin (16/10) pelayanan publik dilingkup pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Merangin lumpuh. Lumpuhnya pelayanan publik yang dikeluhkan masyarakat itu karena sejumlah pejabat tidak ada di kantor.

Kondisi tersebut membuat anggota DPRD angkat bicara. Dewan pun berencana akan memanggil sejumlah kepala OPD terkait keadaan tersebut.

Hal itu diakui oleh Ketua Komisis I DPRD Merangin, Badri Husin dikonfirmasi, Selasa (17/10). Dia mengatakan, pihaknya memang mendapat laporan dari masyarakat yang mengeluh lumpuhnya pelayanan publik di sejumlah OPD.

“Terkait laporan tersebut kita turun kelapangan untuk membuktikan benar tidak apa yang dikeluhkan masyarakat. Ternyata memang benar,” katanya.

Diungkapkannya, saat turun kebeberapa OPD mereka menemukan kantor dalam keadaan sepi dan tidak ada satupun pejabat yang ada di kantor. Bahkan mereka juga menemukan beberapa warga yang ingin berurusan terlantar karena tidak bisa dilayani.

“Seperti di kantor perizinan terpadu, Dinkes dan Dinas pendidikan tidak satupun pejabat yang bisa ditemui. Kata pegawai Kadisnya lagi dinas ke Bandung,” kata Badri Husin diamini anggota lainnya.

Dari informasi yang mereka depatkan, lumpuhnya pelayanan publik telah terjadi sejak Senin lalu. Dia mengaku, sangat menyesalkan lumpuhnya pelayanan publik tersebut.

“Seharusnya kalau Kadisnya tidak ada, pejabat yang lain harus ada. Tapi ini tidak satupun yang ada di kantor. Begitu juga dengan bupati, kalau bupati tidak ada ada wakilnya, sekda atau pejabat lain yang dituntuk untuk mewakili. Ya dalam pemerintahan itu bupati harus tetap ada,” ujarnya.

Terkait hal ini lanjutnya, pihaknya akan mengadakan rapat lintas komisi. Direncanakan mereka akan memanggil pihak Pemkab mempertanyakan hal ini.

“Akan kita tanyakan apa alasan para kepala OPD keluar daerah. Terus mereka keluar daerah menggunakan SPPD atau tidak,” ungkapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah masyarakat mengeluh lumpuhnya pelayanan publik. Mereka tidak bisa berurusan karena kepala OPD tidak ada di kantor.

“Saya mau legalisir ijazah tapi tidak bisa karena kadisnya tidak ada. Padahal ini akan saya pergunakan untuk ikut tes PPK di KPU yang hari terakhir penyerahannya Selasa ini,” kata Warga.

Berdasarkan penelusuran Tribun, lumpuhnya pelayanan publik, diduga, buntut dari berangkatnya sejumlah pejabat menghadiri sidang promosi doktor bupati Merangin, Al Haris di IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Para pejabat dikabarkan berangkat sejak hari Minggu lalu.