Pasca Kasus Bayi Debora, RS Mitra Keluarga Janji Layani Pasien Gawat Darurat Tanpa Minta DP

TRIBUNJAMBI.COM- Meninggalnya bayi Debora di Rumah Sakit Mitra Keluarga Kalideres menjadi perhatian publik.

Pasca kasus ini mengemuka dan ditanggapi oleh pihak terkait, RS Mitra Keluarga Kalideres membuat surat pernyataan yang diserahkan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta tentang pelayanan setelah kasus bayi Debora.

Baca: Tega. Karena Tidak Cukup DP Untuk Masuk PICU, Bayi Cantik Debora Meninggal Dunia. Begini Kondisinya

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto mengatakan pihak RS Mitra Keluarga Kalideres berjanji tidak akan meminta uang muka ketika melakukan penanganan medis gawat darurat.

"(Pihak rumah sakit) bersedia menjalankan fungsi sosial dengan layanan gawat darurat tanpa minta uang muka," ujar Koesmedi di Kantor Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Jalan Kesehatan, Senin (11/9/2017).

Baca: Jeritan Hati Henny Silalahi Pasca Ditinggal Bayi Debora. Gak Tahan Bacanya. Mata Langsung Berair

Koesmedi mengatakan, pihak rumah sakit juga berjanji memberikan pelayanan kesehatan yang aman tanpa diskriminasi. Dalam surat pernyataan itu, pihak RS Mitra Keluarga Kalideres berjanji mematuhi peraturan Undang-undang terkait pelayanan pasien di rumah sakit.

"Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan. Apabila kelak saya melanggar maka saya siap menerima konsekuensi berupa pencabutan ijin rumah sakit yang saya pimpin," ujar Koesmedi membacakan surat pernyataan dari RS Mitra Keluarga Kalideres.

Dalam kasus kematian bayi Tiara Debora, RS Mitra Keluarga Kalideres melakukan beberapa kesalahan dalam proses administrasi.

Pihak rumah sakit tidak bertanya terlebih dahulu apakah Debora memiliki BPJS. Pihak RS langsung meminta keluarga Debora melakukan pembayaran sesuai prosedur pasien non-BPJS, yaitu membayar uang muka 50 persen.

Setelah tahu Debora punya BPJS, pihak rumah sakit langsung mencari rumah sakit rujukan yang bermitra dengan BPJS. Pihak RS juga menyuruh orangtua Debora ikut mencari rumah sakit rujukan yang bermitra dengan BPJS.

Padahal, seharusnya itu menjadi tugas rumah sakit. Koesmedi meminta pihak rumah sakit memperbaiki kesalahan-kesalahan itu.

"Rumah sakit harus segera memperbaiki bagian informasi supaya tidak lagi terjadi kesalahan dalam memberi informasi," ujar Koesmedi.