Benarkah KPK Tak Bisa Dikritik? Ini 10 Sentilan Fahri Hamzah

Intinya Korea Selatan yang mulai gencar dalam upaya pemberantasan korupsi tujuh tahun lalu, jauh lebih berhasil ketimbang di Indonesia.

Perbandingannya dengan KPK yang sudah 15 tahun berdiri tetapi korupsi masih marak di Indonesia.

Selain itu di Korea Selatan, upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua elemen bangsa, terutama dukungan masyarakat sipil.

"Di Korea ACRC dan pegiat anti korupsi bekerjasama dengan baik dengan National Assembly (DPR Korea). Kalau di negara kita, DPR justru dihantam kiri kanan dan dikesankan sebagai sarang koruptor," ungkap Fahri.

3. 'KPK Sudah Seperti Partai Politik dan Punya Organisasi Sayap'

Pada Juni lalu, Fahri Hamzah balik melontar 'menyerang' Koalisi Tolak Hak Angket untuk KPK (Kotak) yang melaporkannya ke MKD DPR. Kotak melaporkan Fahri Hamzah dan Wakil Ketua DPR Fadli Zon, serta 23 anggota Panitia Khusus Angket KPK yang diduga melanggar kode etik. Fahri mengaku tidak gentar menanggapi pelaporan dirinya.

"Silakan saja, tapi bosan juga ditanggapi. Makanya KPK itu punya cheerleaders yang dibiayai oleh KPK dulu," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (13/6/2017).

Fahri mengaku pernah memimpin rapat yang membatalkan anggaran pembiayaan sejumlah LSM.

Menurut Fahri, LSM tersebut harusnya mengkritik KPK. Sebab, hanya melakukan OTT sebesar Rp10 juta dengan mengirim banyak petugas ke Bengkulu.

"Harusnya ini yang dikritisi. Jangan asyik lihat orang ditangkap. Jadi seperti senang melihat orang yang menderita," ujarnya.

Fahri melihat komunitas-komunitas tersebut bertugas menyerang orang yang berhadapan dengan KPK. Fahri mengaku memiliki dokumentasi mengenai hal itu.

Ia pun melihat KPK seperti sebuah partai politik yang memiliki organisasi sayap. "ICW ngaku dapat proyek dari KPK. Ngaku saja, jadi jangan jadi underbow dan bertindak tidak profesional," tutur Fahri.

4. Fahri Hamzah Sebut Gerakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia sebagai Mitos

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas TV, Fahri menyebut ada mitos dan hal-hal yang tak rasional dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan itu terkait operasi tangkap tangan terhadap Kepala Seksi III Intel Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Parlin Purba, oleh KPK.