Mereka di Gaji di Bawah UMP, Dinsosnaker Sarolangun Bakal Tindak Tegas Perusahaan

Di Kabupaten Sarolangun ternyata masih banyak perusahaan yang tak mengindahkan intruksi pemerintah.

Mereka di Gaji di Bawah UMP, Dinsosnaker Sarolangun Bakal Tindak Tegas Perusahaan
ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM - Di Kabupaten Sarolangun ternyata masih banyak perusahaan yang tak mengindahkan intruksi pemerintah.

Yakni membayar upah karyawannya dibawah Upah Minimum ProvinsI (UMP) yang telah ditetapkan.

Hal tersebut diakui oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DisNakertrans) Sarolangun, Arsyad saat bertemui, Rabu (15/3).

”Sampai saat ini saya sudah menerima aduan dari masyarakat yang bekerja dibeberapa perusahaan Kabupaten Sarolangun. Bahwa mereka digaji dibawah UMP,” kata Arsyad.

Diakuinya, memang hingga saat ini belum ada karyawan perusahaan yang membuat laporan secara tertulis.

Namun dirinya sudah banyak menerima secara langsung aduan masyarakat secara lisan dan mendapat informasi dari beberapa sumber.

”Kalau yang diadukan kepada kami ada sekitar belasan perusahaan yang membayar gaji karyawannya di bawah UMP. Dan rata-rata perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan,” paparnya.

Ada pula menurutnya, perusahaan yang mengakali agar pembayaran upah dengan sistem buruh harian lepas atau kontrak kerja. Sehingga di gaji kecil karena dianggap bukan karyawan perusahaan.

”Jadi saya imbau kepada perusahaan, agar membayar gaji karyawannya sesuai dengan UMP yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Jambi. Walaupun statusnya buruh harian lepas atau bukan karyawan perusahaan. Penggajian harus sesuai dengan UMP. Jadi caranya, pembayaran gaji di bagi 30 hari masa kerja,” jelasnya.

Terkait mengatasi permasalah tersebut lanjutnya, pihak Disnakertrans sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait agar turun bersama melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan yang membandel.

”Kita akan turun dan akan tindak tegas,” ungkapnya.

Selain masalah gaji, Arsyad juga mengakui masih banyak aduan dari masyarakat yang mengatakan, bahwa tenaga kerja dibeberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Sarolangun tidak mencapai 70 persen mempekerjakan masyarakat sekitar perusahaan.

”Sepengetahuan kami juga masih banyak perusahaan yang belum merekrut karyawannya warga sekitar perusahaan. Jadi kebanyakan tenaga ahli, setengah ahli atau pun operator masih diambil tenaga kerja dari luar daerah. Semetara warga sekitar yang ingin bekerja hanya sebagai buruh kasar saja,” tandasnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Provinsi Jambi sudah menetapkan, bahwa Upah Minimum Provinsi Jambi untuk tahun 2017 sebesar Rp.2.063.000.

Penulis: heru
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved