58 Tahun Provinsi Jambi

Ketika Pemuda Jambi Menodong Bung Hatta

pemungutan suara Komite Nasional Indonesia Sumatera yang bersidang di Bukittingi memutuskan bahwa Jambi adalah bagian dari Sumatera Tengah

Ketika Pemuda Jambi Menodong Bung Hatta
repro kitlv
kantor residen Jambi

Pemekaran wilayah yang marak setelah reformasi bergulir, boleh jadi memiliki kesamaan alasan dan latar belakang dengan pemekaran yang terjadi pada dekade pertama kemerdekaan Indonesia. Perlunya putra daerah berkiprah di tanah sendiri dan peran pemuda, misalnya. Dua hal itu setidaknya menjadi dinamika jelang lahirnya Provinsi Jambi, 6 Januari 1957, 58 tahun lalu.

Digabungkannya Keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi dalam Provinsi Sumatera Tengah, pada 1948, adalah tonggak penting dalam sejarah Jambi. Terlebih, sebelumnya ada keinginan agar Jambi dimasukkan ke Keresidenan Sumatera Selatan. Namun akhirnya, setelah alotnya pembahasan, pemungutan suara Komite Nasional Indonesia Sumatera yang bersidang di Bukittingi memutuskan bahwa Jambi adalah bagian dari Sumatera Tengah.
Keinginan itu rupanya tetap tumbuh. Mengutip, Gusti Asnan dalam "Berpisah untuk Bersatu Dinamika Pemekaran Wilayah di Sumatera Tengah Tahun 1950-an". Ada sejumlah penyebab yang membuat Jambi ingin menjadi bagian Provinsi Sumatera Selatan.
Asnan menyitat ucapan Raden Mohammad Shadak, seorang anggota Partai Indonesia Raya (PIR). Menurut Mohammad Shadak, secara kekeluargaan (sosial), adat-istiadat, budaya, perhubungan, dan lain-lain adalah pada tempatnya Jambi masuk Sumatera Selatan. Demikian disampaikan karyawan Djambische Volksbank (bank di Jambi ketika itu) pada sebuah ceramah di Jambi, 27 Desember 1952. Itu satu hal. Persoalan lain adalah perasaan tidak puas terhadap Sumatera Barat. Di masa itu, Sumbar memang dominan di Sumatera Tengah. Dominasi elitenya itu misalnya tampak pada posisi penting dalam pemerintahan daerah.
Dalam tulisannya yang lain, Gusti Anan yang juga Guru Besar Sejarah Universitas Andalas "Regionalisme, Historiografi, dan Pemetaan Wilayah: Sumatera Barat Tahun 1950-an" dengan gamblang mendedahnya. Kata dia, gubernur pertama adalah orang Sumatera Barat dan 20 diantara 29 anggota Dewan Perwakilan Daerah Sumatera Tengah (DPRST) adalah wakil Sumatera Barat. Sementara itu, beberapa wakil dari Riau dan Jambi juga berasal dari Sumatera Barat. Selain itu, 4 dari 6 anggota Dewan Eksekutif Provinsi adalah orang Sumatera Barat, termasuk ketuanya.
Tentu "kecemburuan" Jambi yang timbul ketika itu adalah hal yang lumrah. Dan lantas tidak pula hal tersebut berujung pada kontak fisik yang kini diakrab diistilahkan dengan SARA. Pada kenyataanya, dominasi tersebut juga dikeluhkan dan dikemukakan oleh rakyat Riau. Mereka kemudian ingin memisahkan diri dari Sumatera Tengah.
Dinamika ketidakpuasan itu, terekam di surat kabar Haluan. Pada edisi 15 Desember 1952, surat kabar tersebut memuat aksi rakyat Jambi yang membuat resolusi. Itulah afirmasi pertama yang disampaikan secara tegas menggugat keberadaan Sumatera Tengah.
"Resolusi itu adalah pernyataan pertama yang menuntut agar Provinsi Sumatera Tengah dipecah," tulis Gusti Anan, yang lahir di Pasaman, Sumatera Barat. Menurutnya, ada dua alasan yang dikemukakan oleh penandatangan resolusi itu. Pertama, tokoh-tokoh Jambi yang selama ini menjadi bupati akan diganti. Bupati M Kamil, misalnya akan diganti dengan bupati baru. Kedua,
Bukittinggi disebut menganaktirikan Jambi.
Hal ini ditegaskan dengan pernyataan, selama daerah Jambi masuk Provinsi Sumatera Tengah perhubungan semakin sulit. "Perjalanan dari Jambi ke Bukittinggi bisa ditempuh dalam waktu dua minggu, dan bila musim penghujan bahkan bisa memakan waktu satu bulan," ungkap Gusti Anan.
Kekecewaan akan infrastruktur ini mengingatkan kita pada jalan Jambi-Kerinci yang dulu acap dikeluhkan. Sehingga tak heran dulu sempat timbul wacana Kerinci ingin menjadi provinsi sendiri.
Seiring waktu, keinginan Jambi untuk menjadi provinsi sendiri kian kuat. Di sinilah peran pemuda membuahkan hasil. Himpunan Pemuda Merangin Batanghari dan Front Pemuda Jambi (FROPEJA) pada 10 April 1954 membuat pernyataan bersama yang kemudian diserahkan langsung kepada Bung Hatta. (deddy rachmawan/bersambung)

Penulis: deddy
Editor: deddy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved