Benarkah Istana Panik Jelang Aksi 22 Mei? Jawaban Moeldoko, Polisi Minta Tanggungjawab Jika Rusuh

Dia meyakini hal ini malah menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda dan upaya membuat situasi jadi tidak baik.

Editor: Suci Rahayu PK
Instagram
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko‎ 

Benarkah Istana Panik Jelang Aksi 22 Mei di KPU? Jawaban Moeldoko hingga Polisi Minta Koordinator Aksi Tanggungjawab Jika Ada Kerusuhan

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - ‎Pemerintah melalui unsur Pemda, Polri maupun TNI sudah jauh-jauh hari mengimbau agar tidak ada mobilisasi dari daerah ke Jakarta, yang bertepatan dengan momentum pengumuman rekapitulasi suara Pemilu 2019 oleh KPU pada 22 Mei 2019 nanti.

‎"Kami harap tidak lagi seperti yang kita bayangkan karena gubernur, kapolda, pangdam di wilayah telah bekerja keras ke berbagai pihak supaya tidak berbondong-bondong ke Jakarta," ucap Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko‎ di kantornya, Senin (20/5/2019).

Baca: Tegang saat Hadir Sebagai Saksi, Hilda Vitria Akui Pernah Menikah dengan Kriss Hatta

Baca: Sandiaga Uno Soroti Penangkapan Lieus Sungkharisma Pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres 2019

Baca: Berada di Pengasingan dan Sakit, Ini Kalimat Terakhir Soekarno Sebelum Alat Pernapasan Dicabut

Menurut Moeldoko kondisi tersebut sangat tidak menguntungkan bagi siapapun.

Dia meyakini hal ini malah menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu yang memiliki agenda dan upaya membuat situasi jadi tidak baik.

Mantan Palingma TNI‎ ini berharap ada kesadaran di masyarakat supaya percaya pada penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan kalaupun ada kecurangan maka bisa dilaporkan melalui jalur hukum.

"Saya harap ada kesadaran bersama, sudahlah serahkan pada proses ‎hukum yang berlaku. Karena kalau tidak nanti mengundang pihak-pihak tertentu. Sering kita dengar ada kelompok teroris yang ingin memanfaatkan situasi," tegasnya.

Lantas apakah sikap pemerintah yang melarang mobilisasi massa saat 22 Mei nanti merupakan bentuk kepanikan bahkan ketakutan dari pemerintah?

Hal itu dibantah oleh Moeldoko.

‎Dia menjelaskan berdasarkan analisa memang ditemukan ada kelompok yang ingin memanfaatkan moment 22 Mei.

Menurutnya hal itu tidak boleh dibiarkan.

"‎Masa dibiarkan, kan kasihan kalau terjadi sesuatu, masyarakat menjadi korban. Itu saya sebenarnya, tidak ada tujuan lain termasuk ketakutan atau panik dari pemerintah, tidak sama sekali. Kita sudah teruji demo di mana-mana," paparnya.

"Kepolisian dan Intelijen mengenali ada kelompok yang ingin bermain di situasi ini. Pemerintah wajib melindungi sebenar bangsa dan jangan sampai ada rakyat yang jadi korban atau terluka," tambahnya lagi.

Baca: THR PNS Cair 24 Mei, Cara Menghitung Besaran THR Karyawan Swasta dan Pekerja Lepas

Baca: TERKUAK Cak Nun Ungkap Alasannya Tak Pernah Mau Tampil di ILC, Singgung soal Media Massa

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/5/2019). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com)
Kepala Biro Penerangan Masyarakat Humas Brigjen (pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin (20/5/2019). (CHRISTOFORUS RISTIANTO/KOMPAS.com) ()

Polri Minta Koordinator Aksi Massa 22 Mei Bertanggung Jawab jika Ada Kerusuhan

Polri meminta koordinator lapangan aksi 22 Mei harus bertanggung jawab atas keberadaan massa yang hendak berdemonstrasi di depan kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat penetapan hasil rekapitulasi pemilu.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved