Bertikai dengan PDIP, Mutasi 305 Pejabat hingga Ditangkap KPK, Inilah Perjalanan Karir Bupati Talaud
Sri Wahyumi Manalip sempat dinonaktifkan sebagai Bupati Talaud 3 bulan karena ke luar negeri tanpa izin Mendagri.
Bertikai dengan PDIP, Mutasi 305 Pejabat hingga Ditangkap KPK, Inilah Perjalanan Karir Bupati Talaud
TRIBUNJAMBI.COM, MANADO - Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Manalip (SWM) kini menjadi sorotan.
Perjalanan karir politik sang bupati kini tak jauh dari beragam kontroversi.
Mulai dari perseteruannya dengan PDIP hingga dipecat partai.
Baca: Kontroversi Sri Wahyumi, Bupati Cantik Dicokok KPK Ini Sering Bermasalah dengan Kemendagri
Baca: Deretan Kepala Daerah Perempuan yang Ditangkap KPK: Bupati Talaud hingga Ratu Atut
Baca: Bupati Cantik Kebingungan di Kantor KPK, Tampil Stylish Sri Wahyumi Mengelak Tuduhan Terima Berlian
Sri Wahyumi Manalip sempat dinonaktifkan sebagai Bupati Talaud 3 bulan karena ke luar negeri tanpa izin Mendagri.
Terbaru Sri Wahyumi Manalip dikabarkan ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Berikut deretan kontroversi Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip yang dirangkum Tribun Manado:

Berseteru dengan PDIP Hingga Dipecat sebagai Kader
Siapa sangka bupati perempuan pertama di Talaud ini ternyata pernah berseteru dengan partai penguasa.
Kemenangan gemilang di Pilkada Talaud 2013 silam membuat PDIP merekrutnya sebagai kader.
Bahkan PDIP memercayakan posisi penting sebagai Ketua DPC PDIP Talaud.
Sempat ‘mesra’ dengan PDIP, Bupati Sri Wahyumi Manalip akhirnya berserteru dengan partai berlambang banteng ini, puncaknya Agustus 2017 Bupati Sri dipecat sebagai kader PDIP.
Partai kemudian mengganti Ketua DPC PDIP.
Baca: Siapa Doni Monardo, Kepala BNPB? Cemerlang di Pasukan Elite, Pernah Bebaskan Sandera Bareng Kopassus
Baca: Hasil Liga Champions Tottenham vs Ajax 0-1, Ajax Amsterdam Permalukan Spurs di Kandang Sendiri
Pernah Ditegur Gubernur
Pelaksanaan APBD 2015 Tak Sesuai Hasil Konsultasi, ini merupakan satu kesalahan lain yang terakumulasi yakni ketika 2015 lalu, Bupati Sri Wahyumi Manalip melaksanakan APBD tidak sesuai dengan yang dikonsultasikan ke Tim TAPD Pemprov Sulut.
