Jika Ibu Kota Negara Dipindah ke Luar Pulau Jawa Biayanya Adalah Rp Rp323 – Rp466 triliun

TRIBUNJAMBI.COM - Pemerintah berencana melakukan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ke kota lain di luar Pulau Jawa.

Dibutuhkan biaya sekitar Rp323 – Rp466 triliun untuk memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke kota lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) saat rapat terbatas membahas tindak lanjut rencana pemindahan ibu kota di kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dikutip TribunSolo.com dari laman Setkab, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan ada dua skenario memindahkan ibu kota ke luar Jawa.

Skenario pertama, di mana tidak ada resizing jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN), seluruh ASN pemerintah pusat pindah ke ibu kota baru, dengan menggunakan data 2017 akan dibutuhkan ibu kota baru dengan penduduk perkiraannya 1,5 juta.

Jumlah ini terdiri dari anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri, TNI kemudian anggota keluarganya.

“Dengan penduduk 1,5 juta, pemerintahan akan membutuhkan 5% lahan, ekonomi 15%, sirkulasi infrastruktur 20%, pemukiman 40% dan ruang terbuka hijau 20%, diperkirakan dibutuhkan lahan sampai atau minimal 40.000 hektare untuk estimasi atau skenario yang pertama,” jelas Bambang.

Skenario kedua apabila ketika pemindahan ada resizing dari ASN, di mana ASN-nya yang pindah itu 111 ribuan, ditambah Polri/TNI, anggota keluarganya menyesuaikan dengan 4 anggota keluarga, pelaku ekonominya 184.000, jumlah penduduk di bawah satu juta, tepatnya 870.000 dibutuhkan kira-kira lahan dengan peruntukan persentase pemakaian yang sama, maka diperlukan lahan lebih sedikit yaitu 30.000 hektar.

“Dari situ kita mencoba membuat estimasi besarnya pembiayaan tadi."

Baca: FAKTA Caleg Gagal Terpilih, dari Minta Kembalikan Bantuan Aspal Hingga Stres Mandi Kembang

Baca: Jam Kerja ASN Kota Jambi Dikurangi Selama Ramadan, Ini Jadwalnya Terbarunya

Baca: PDI Perjuangan Berbagi Kursi Antara Incumbent dan Wajah Baru di DPRD Jambi

Baca: Update Real Count KPU, Perhitungan Suara di 8 Daerah Sudah 80 Persen,Adu Kuat Jokowi Vs Prabowo

Baca: Daftar Lomba dan Isi Stand Kemilau Ramadan Tribun Jambi Gratis

"Estimasi besarnya pembiayaan di mana skenario satu diperkirakan kan membutuhkan biaya Rp466 triliun atau 33 miliar dollar AS."

"Skenario kedua, lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp323 triliun atau 23 miliar dollar AS,” jelas Bambang.

Menurut Bambang, sumber pembiayaan bisa berasal dari empat sumber.

Yaitu dari APBN khususnya untuk initial infrastructure dan juga fasilitas kantor pemerintahan dan parlemen, kemudian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) untuk infrastruktur utama dan fasilitas sosial.

Kemudian KPBU, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha untuk beberapa unsur utama dan juga fasilitas sosial, dan swasta murni khususnya yang terkait dengan properti perumahan dan fasilitas commercial.

Dari jumlah biaya yang dibutuhkan itu, menurut Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodonegoro, pada skenario pertama porsi pemerintah yang dibutuhkan itu Rp250-an trilun, swasta hampir sama yaitu sekitar Rp215 triliun.