Fasha Mengaku Sakit Perut Jika Cerita Soal Masalah BPJS Kesehatan, Ternyata Masalah Ini Penyebabnya
Wali Kota Jambi dibuat gerah dengan masalah kerjasama BPJS Kesehatan dengan berapa rumah sakit di Kota Jambi yang tak kunjung selesai.
Penulis: Rohmayana | Editor: Teguh Suprayitno
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Wali Kota Jambi dibuat gerah dengan masalah pemutusan kerjasama BPJS Kesehatan dengan berapa rumah sakit di Kota Jambi yang tak kunjung selesai.
Syarif Fasha terlihat geram. Menurutnya, kepentingan warga Kota Jambi akan akses kesehatan tidak boleh diabaikan.
Imbasnya, penumpukkan warga berobat terjadi di rumah sakit lainnya, seperti di rumah sakit Abdul Manap, dan rumah sakit swasta lainnya.
"Kalau bercerita BPJS (kesehatan) ini, sakit perut saya," kata Fasha.
"Rumah sakit di Kota Jambi ada tiga yang belum diperpanjang tetapi ada dua yang sebenarnya tidak ada masalah lagi. Tapi sampai saat ini belum juga selesai, kan kasihan masyarakat. Pegawai satu rumah sakit itu ada 200 pegawai sampai 300, saat ini dirumahkan semua," katanya.
Kata Fasha, imbas dari penutupan 3 rumah sakit ini, berimbas kepada rumah sakit yang lain.
"Contoh misalnya rumah sakit Abdul Manap dan lain sebagainya, itu terjadi lonjakan pasien," tambahnya.
Baca: Empat Pejabat BKD Muarojambi Jadi Saksi Kasus OTT Suap CPNS, Muncul Fakta Baru Keterlibatan Petinggi
Baca: Dua Anak Tewas Kesetrum di Rumah Kito Resort, Kurniawan Mengaku Tak Lihat Ada Mesin di Kolam Renang
Baca: Baby Lobster Senilai Rp 10,4 Miliar di Jambi Diterbangkan ke Pantai Pangandaran
Baca: Perpamsi Provinsi Jambi Sebut Tiga PDAM Bermasalah, Dua Kurang Sehat dan Satu Sakit
Baca: Uji Sandar KMP Satria Pratama Tujuan Batam, Bupati Safrial Sebut Kuala Tungkal Pintu Gerbang Jambi
Menurut Fasha, penumpukkan pasien di rumah sakit lain sangat merugikan warga, juga merepotkan pihak rumah sakit. Ini karena keterbatasan jumlah pegawai yang ada.
"Yang tadinya mungkin pasti tidak perlu menunggu lama, ini pasien harus menunggu sampai 2 jam, yang kena siapa, Walikota yang kena kritikan," tambahnya.
Fasha mengingatkan kepada BPJS Kesehatan, agar segera mencari solusi secepatnya.
"Ingat yang dibayarkan ini kan bukan uang BPJS, tetapi uang masyarakat, uang kami pemerintah daerah dan uang pemerintah pusat. Kalau dikatakan BPJS tekor, ya bukan BPJS tapi pemerintah yang tekor. Kami yang akan talangin (tekor) itu.
Kata Fasha, fasilitas yang didapatkan oleh karyawan dan pejabat BPJS sudah berlebihan, seharusnya diimbangi dengan pelayanan yang harus lebih baik. Jangan sampai masyarakat, rakyat yang dirugikan.
"Kami yang berbenturan dengan masyarakat," jelas Fasha.
Saat ini, jelas Fasha, Wakil Wali Kota sedang menyelesaian masalah pemutusan kerjasama tersebut. Jika masih berlarut-larut, dirinya tak segan-segan memutus kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Sebab loket BPJS saat ini tersedia di pelayanan perizinan dan kecamatan.
"Kalau ini belum selesai, Saya mungkin nanti dulu lah buat kerjasamanya," kata Fasha.
