BKPSDM Tanjab Barat Akan Panggil Guru SD 58, Pengawas Hingga Disdik, Ternyata Masalah Dua Tahun Lalu

BKPSDM Tanjab Barat berjanji akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kedisplinan kerja seorang guru ASN yang terjadi di SDN 58 Seberang Kota.

BKPSDM Tanjab Barat Akan Panggil Guru SD 58, Pengawas Hingga Disdik, Ternyata Masalah Dua Tahun Lalu
Tribunjambi/Darwin
ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 

BKPSDM akan usut tuntas kasus pelanggaran kedisplinan ASN di Tanjab Barat.

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - BKPSDM Tanjab Barat berjanji akan mengusut tuntas kasus dugaan pelanggaran kedisplinan kerja seorang guru ASN yang terjadi di SDN 58 Kecamatan Seberang Kota (Seko) yang sudah dua tahun tidak ada tindak lanjut.

Kepala BKPSDM Tanjab Barat, Encep Jarkasih, mengatakan akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangannya taerkait kasus tersebut.

"Saya berjanji akan menegakkan aturan, terutama tentang kedisplinan pegawai akan saya panggil itu semua yang terkait, mulai dari guru bersangkutan, kepala sekolah, pengawas SD, kabid Disdik, bendahara hingga kadisnya. Akan kita tarik ulang kasus dugaan yang sudah mengendap selama ini secara perlahan," kata Encep digubungi wartawan, Selasa (9/4).

Sementara pengawas tingkat SD di wilayah Kecamatan Seko, M Isai Yakub meminta agar kinerja pengawas tidak disalahkan.

Baca: Simulasi Pemungutan Suara, Bupati Safrial Ajak Semua Masyarakat Tanjab Barat Sukseskan Pemilu 2019

Baca: Kamis Besok, KPU Bungo Akan Mulai Distribusikan Logistik Pemilu ke Tiga Daerah Ini

Baca: Polda Jambi Gelar FGD Pemilu 2019, Ini yang Diminta Irjen Pol Muchlis pada Puluhan Peserta

Baca: Siklon Tropis Wallace Pengaruhi Cuaca di Jambi, BMKG Peringatkan Hujan Lebat Disertai Petir

Baca: 14 Tahun Warga Dusun Tigo Batanghari Hidup Tanpa Listrik, Permintaan PLTS Temui Jalan Buntu

"Kita sudah bekerja sesuai fungsi dan tugas yang kita emban. Buktinya kita sudah melaksanakan tugas dengan melaporkan oknum guru SD 58 Seko ini dari jauh hari sebelumnya yang waktu itu masih ada UPTD Seko dan Kabid TGA Disdik, tepatnya tanggal 14 Februari 2017.

Intinya jangan kita dianggap tidak bekerja ataupun sengaja membiarkan kasus ini," terangnya.

Sementara itu mengenai persoalan ini, Bupati Tanjab Barat, Ir Safrial mengatakan tidak ingin langsung menuduh, dan akan menyerahkan ke BKPSDM untuk diproses lebih lanjut dan memberi tindakan tegas sesuai aturan yang berlaku.

‎"Kita tidak mau menuduh sekarang. Kita lihat hasil penyelidikan BKPSDM, setelah itu baru bisa kita katakan ini A,B, atau C," terang Bupati.

Safrial juga mengatakan‎ tetap akan menunggu hasil verifikasi dari BKPSDM untuk menghentikan pembayaran gaji PNS tersebut. Dan itu juga termasuk dokter spesialis penyakit dalam yang mangkir dari kerjaan sejak tiga bulan lalu.

"Yang jelas kita tegas. Kalau mereka melanggar aturan, maka akan kita tindak sesuai peraturan dan Undang-Undang yang belaku," katanya tegas.

Penulis: Darwin
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved