Pemerintah Provinsi Jambi Lanjutkan Program PKB Tahap II

Pemerintah Provinsi Jambi kembali membuka program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahap II tahun ini.

Pemerintah Provinsi Jambi Lanjutkan Program PKB Tahap II
tribunjambi/zulkifli
Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Agus Pirngadi 

Pemerintah Provinsi Jambi Lanjutkan Program PKB Tahap II

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Pemerintah Provinsi Jambi kembali membuka program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Tahap II tahun ini.

Program ini rencananya akan berlangsung selama enam bulan berakhir pada 31 September mendatang, dan telah dimulai sejak 1 April lalu.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan, program pemutihan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Dimana, pada program pemutihan yang berakhir 31 Maret lalu, hanya meliputi pemutihan di Bebas Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) II saja.

Namun kali ini, item pemutihan ditambah. Menurutnya, pemutihan tahap II ini meliputi lanjutan pemutihan tahap I.

Di mana, ada wajib pajak yang proses pemutihannya belum selesai di tahap I lalu.

BREAKING NEWS: Mayat Mengapung di Bawah WTC, Dua Tim Lakukan Evakuasi

Miris, Kendaraan Dinas Banyak Tak Bayar Pajak, Padahal DBH Samsat Untuk Merangin Fantastis

BREAKING NEWS: Warga Temukan Mayat di Kebun Teh Kayuaro, Tergeletak di Bawah Pohon Teh

Kalahkan Southampton, Liverpool Kembali Puncaki Klasemen

Sikap Reino Barack Berubah 180 Derajat Setelah Nikahi Syahrini, Sampai Disoraki Penonton

“Pengurusan berkas di daerah asal kendaraan mungkin belum selesai, namun pada jangka waktu program pemutihan tahap pertama si wajib pajak sudah mendaftar. Ini akan dilanjutkan,” katanya, saat diwawancarai Tribunjambi.com, belum lama ini.

Selanjutnya, item yang termasuk dalam pemutihan tahap II ini adalah pembebasan pokok BBNKB II untuk permohonan balik nama dalam dan luar daerah.

Selanjutnya pembebasan pokok BBNKB lelang kendaraan. Kemudian pembebasan sanksi administratif PKB yang telah lewat tanggal tempo.

“Ini pemutihan denda PKB saja. Pajak pokoknya tetap harus dibayar. Tidak ada batasan berapa tahun minimal atau maksimal tunggakan. Kalau misalnya 10 tahun menunggak, 10 tahun denda diputihkan. Pajak pokok tetap bayar 10 tahun,” katanya.

Halaman
12
Penulis: Zulkifli
Editor: nani
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved