Puluhan Pejabat di Tanjab Barat Belum Laporkan Data LHKPN, Encep:Tidak Melapor Akan Dikenakan Sanksi

Puluhan Pejabat di Tanjab Barat Belum Laporkan Data LHKPN, Encep:Tidak Melapor Akan Dikenakan Sanksi

Puluhan Pejabat di Tanjab Barat Belum Laporkan Data LHKPN, Encep:Tidak Melapor Akan Dikenakan Sanksi
Tribun Jambi/Darwin
Encep Jarkasi, Kepala BKPSDM Tanjab Barat 

Puluhan Pejabat Belum Laporkan Data LHKPN, Encep: Tidak Melapor Akan Dikenakan Sanksi

TRIBUNJAMBI.COM, KUALA TUNGKAL - Dari ratusan pejabat di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, masih ada puluhan pejabat yang belum melaporkan Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Berdasarkan data yang didapatkan Tribunjambi.com, dari Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Tanjab Barat per Kamis (28/3/2019) dari 283 pejabat yang ada, setidaknya masih ada 63 lagi yang belum melaporkan.

Baca: Bupati Safrial Akan Beri Sanksi Pejabatnya yang Tidak Menyerahkan LHKPN

Baca: Geger, Mayat Mengapung di Sungai, Ternyata Korban Sempat Dikejar Warga Karena Ketahuan Mencuri HP

Baca: Sampaikan LKPD ke BPK RI Perwakilan Jambi, Safrial Larang Kepala OPD Dinas Luar Selama Proses Audit

Menyikapi hal itu, BKPSDM telah membentuk tim beberapa waktu lalu guna mendatangi lansung pejabat di lingkup Pemkab yang wajib melaporkan LHKPN.

Kepala BKPSDM Tanjabbar, Encep Jarkasih mengatakan, hingga 28 Maret 2019 pukul 07.25 WIB, sebanyak 63 pejabat yang belum melapor dari 283 pejabat yang kena wajib lapor.

"Jadi, sisanya sebanyak 63 pejabat di Tanjabbar yang belum melaporkan data LHKPN. Pelaporan LHKPN diberi batas waktu hingga akhir atau tanggal 31 Maret 2019," ucapnya, Rabu (27/3/2019).

Ir Safrial, Bupati Tanjab Barat, menyerahkan LKPD ke BPK RI Perwakilan Jambi
Ir Safrial, Bupati Tanjab Barat, menyerahkan LKPD ke BPK RI Perwakilan Jambi (Tribunjambi/Darwin)

Menurut Encep, Bupati telah menerbitkan surat edaran. Sehingga pihaknya lansung membentuk dua tim untuk mendatangi lansung ke pejabat yang bersangkutan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib lapor yang belum melaporkan data LHKPN nya.

"Untuk pejabat yang belum lapor LHKPN tersebut hingga melewati batas deadline pertanggal 31 Maret 2019, sesuai Peraturan Bupati Nomor 43 tahun 2018 akan ada sanksi tegas dengan pembayaran TPP pada bulan Maret 2019 ini akan ditunda," tegas kepala BKPSDM Tanjab Barat.

Baca: Keluarga Pendeta Muda Melinda Zidomi Sangat Terpukul Atas Pembunuhan Sadis Oleh Anang dan Hendri

Baca: Hujan Angin, Kerap Buat Pohon Tua Tumbang, DLH Kota Jambi Cuma Bisa Pangkas Satu Pohon Sehari

Selanjutnya, dijelaskan Encep jika selama 3 bulan hingga Juli masih ada yang melanggar atau tidak menyerahkan LHKPN, maka akan dijatuhkan sanksi disiplin tingkat berat mulai dari penurunan pangkat satu tingkat selama 3 tahun berjalan, hingga pencopotan dari jabatan (non job).

"Hal ini sesuai aturan Perbup dan petunjuk dari KPK RI," ungap Encep.

Baca: AHY Digadang Jadi Menteri di Pemerintahan Prabowo Subianto Bila Jadi Presiden, Ini Rekam Jejaknya

Baca: Jubir BPN, Dahnil Anzar Sebut Ada Kode Capres Tertentu di Ribuan Amplop Berisi Uang Hasil OTT KPK

Sementara itu, salah satu pejabat penyelenggara negara di Pemkab Tanjabbar mengaku belum menyerahkan laporan LHKPN, karena kesulitan mendata ulang aset dan pinjaman Bank miliknya.

"Butuh waktu juga untuk menghitung dan mendata, termasuk pinjaman kita di Bank apakah itu masuk harta bertambah atau kurang kan harus kita pastikan kan dulu," ujar pejabat yang minta namanya tidak disebutkan ini.

Puluhan Pejabat di Tanjab Barat Belum Laporkan Data LHKPN, Encep:Tidak Melapor Akan Dikenakan Sanksi (Darwin Sijabat/Tribun Jambi)

Penulis: Darwin
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved