Kenaikan Tarif PDAM Tirta Mayang, Warga Kota Jambi Ajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung

Warga Kota Jambi resmi mendaftarkan permohonan uji materiil Peraturan Walikota Jambi No 45 Tahun 2018 pada Mahkamah Agung.

Kenaikan Tarif PDAM Tirta Mayang, Warga Kota Jambi Ajukan Uji Materiil ke Mahkamah Agung
ist
M. Rusydanul Anam bersama Yandrik Ershad, warga Kota Jambi pada hari ini Kamis (28/03) resmi mendaftarkan permohonan uji materiil Peraturan Walikota Jambi No 45 Tahun 2018 tersebut di Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Berbagai elemen masyarakat protes atas kenaikan tarif PDAM Tirta Mayang, mulai dari aksi demonstrasi, gugatan class action hingga PMH di Pengadilan Negeri Jambi.

M. Rusydanul Anam bersama Yandrik Ershad, warga Kota Jambi pada hari ini Kamis (28/03) resmi mendaftarkan permohonan uji materiil Peraturan Walikota Jambi No 45 Tahun 2018 tersebut di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mereka ingin kenaikan tarif PDAM yang jadi polemik antara pelanggan dan pihak PDAM Tirta Mayang bisa diselesaikan.

Dengan kewenangan yang dimiliki Mahkamah Agung, kedunya berharap dapat mengabulkan permohonan uji materiil hingga Perwal tentang tarif PDAM tersebut dicabut dan dibatalkan.

"Kita ingin Perwal yang satu ini benar-benar tuntas penyelesaiannya. Kami hormati dan apresiasi rekan-rekan masyarakat lainnya yang telah melakukan upaya Class Action maupun gugatan PMH terhadap Perwal Tarif PDAM ini. Namun saya menilai langkah tersebut belumlah cukup, " ujar M.Rusydanul anam.

Baca: Sardi Buruh Tani di Jambi Butuh Bantuan Biaya, Bayi Perempuannya Lahir Tanpa Anus dan Langit-langit

Baca: BNNK Batanghari Dapat Surat Kaleng dari Desa Lubuk Resam, Beri Tahu Ada Peredaran Narkoba

Baca: Dana BOS Belum Cair, Kepala Sekolah di Kota Jambi Cari Utangan di Koperasi Hingga Toko Bangunan

Baca: Truk Bermuatan 30 Ton Surat Suara KPU Muarojambi Ambruk, Bawaslu Apresiasi Kerja KPU

Ia menambahkan, Perwal ini harus benar-benar dicabut dan dibatalkan dianggap bertentangan dengan Permendagri No 71 Tahun 2016 dan peraturan lain. "Sehingga kami simpulkan Perwal ini cacat dan harus dicabut dan dibatalkan. Makanya kami Lakukan permohonan uji materiil Perwal No 45 Tahun 2018 tersebut.” lanjutnya.

Ia juga mengatakan, Dampaknya sudah sangat terasa di tengah-tengah masyarakat Kota Jambi.

"Kami ingin kembalikan ke tarif lama. Kalau nantinya ada peraturan terbaru harus mengacu pada hirarki perundang-undangan. Tarif yang sewajarnya dan hilangkan minimum charge. Lebih lengkapnya, poin-poinnya sudah kami tuliskan pada berkas gugatan," kata Yandrik.

Yandrik juga menyinggung adanya sikap PDAM yang menjadikan pelanggan masyarakat berpengahasilan rendah menjadi pelanggan reguler.

“Ada surat dari PDAM yang mewajibkan MBR untuk jadi pelanggan reguler, MBR itu kan ada aturan yang mengaturnya,” tambah Yandrik.

Halaman
12
Penulis: Muuhammad Ferry Fadly
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved