Gara-gara Gaptek, Tak Satupun Anggota DPRD Kerinci Lapor LHKPN

Arfan Kamil juga mengakui, bahwa banyaknya anggota Dewan yang gagap teknologi yang jadi kendala Dewan tidak menyampaikan LHKPN.

Gara-gara Gaptek, Tak Satupun Anggota DPRD Kerinci Lapor LHKPN
tribunjambi/zulkifli
Gubernur, Bupati/Walikota, dan Sekda, se Provinsi Jambi, rakor bersama KPK di rumah dinas Gubernur Jambi, Selasa (12/3/2019) 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Herupitra

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Kepala Satuan Tugas II Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha, melaksanakan rapat Koordinasi dan Supervisi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi pajabat daerah dan anggota DPRD kabupaten Kerinci Rabu (13/3) kemarin .

Usai melaksanakan rapat dengan pajabat daerah secara tertutup, Kepala Satuan Tugas II Korsupgah KPK, Aida Ratna Zulaiha, ketika diwawancarai wartawan mengatakan bahwa di Kabupaten Kerinci, masih terdapat beberapa poin yang dinilai masih kurang, salah satunya Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

Untuk di Kabupaten Kerinci, LHKPN belum full, masih diangka 50 persen dikarenakan masih terdapat 13 orang yang belum melaporkan.

"Pelaporan LHKPN belum dipenuhi, terakhir 50 persen, tinggal 13 orang yang belum melaporkan," ungkapnya.

Baca: Dua TKA Diduga Ilegal, Petugas Disnakertrans Sarolangun Bingung Tak Bisa Bahasa Mandarin

Baca: Massa dari Gunung Kembang Geruduk Kantor Bupati Sarolangun, Ini yang Mereka Tuntut

Baca: Diduga Jadi Korban Video Syur, BLACKPINK dan idol K-Pop lainnya terseret kasus grup chat Seungri

Baca: Cawapres Nomor Urut Dua Maruf Amin Siap Menghadapi Debat Ketiga Pilpres 2019, Ini Kendala Maruf Amin

Lebih parahnya lagi diakui Aida, bahwa di DPRD Kabupaten Kerinci yang belum seorangpun anggota Dewan yang melaporkan LHKPN.

"Malah DPRD yang belum sama sekali laporkan, mereka ini kita beri batas waktu hingga 31 Maret, agar segera melaporkan LHKPN," bebernya.

Ketua DPRD Kerinci, Arfan Kamil, dikonfirmasi membenarkan hal tersebut. Dikatakannya, bahwa sebenarnya anggota DPRD Kerinci komperatif dalam melaporkan LHKPN, hanya saja hal tersebut disebabkan terkendala kurangnya tenaga IT.

"Kita tenaga IT kurang, disamping itu kesibukan masing-masing anggota Dewan menjelang Pileg," ujarnya.

Arfan Kamil juga mengakui, bahwa banyaknya anggota Dewan yang gagap teknologi (gaptek) yang jadi kendala Dewan tidak menyampaikan LHKPN.

"Harap maklumlah, DPR banyak yang gaptek, banyak yang tidak tahu masalah ini," katanya.

Untuk itu, dirinya meminta kepada Sekretaris Dewan DPRD Kerinci ke depannya untuk menyediakan tenaga IT tersendiri. Sehingga nantinya, Dewan hanya tinggal mengumpulkan data.

"Kedepan kepada Sekwan, harus disediakan tersendiri untuk menyediakan IT, sehingga kami tinggal menyerahkan saja," pungkasnya.

Baca: KPU Targetkan Partisipasi Pemilih di Batanghari Capai 80 Persen Lebih

Baca: Mudah Sekali, Butuh 10 Menit Saja, Begini Panduan Lengkap Isi SPT Tahunan Online, Awas Jangan Telat!

Baca: Pelaku Pencurian Motor tidak Akui Pernah Dihukum, Ini Kata Hakim: Bukannya Tobat Malah Tomat

Baca: Bakal Ada Badai Matahari 15 Maret 2019, Ini Dampak yang Bisa Terjadi, 2700 Tahun Pernah Sampai Bumi

Penulis: heru
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved