Pencatatan Aset Bungo Selisih Rp 597 Miliar, BPKAD Telusuri Dokumen Pengadaan Aset

Kepala BPKAD Bungo, Supriyadi membenarkan adanya selisih dalam temuan BPK tahun 2017 lalu, yang nilainya mencapai Rp 597 miliar.

Pencatatan Aset Bungo Selisih Rp 597 Miliar, BPKAD Telusuri Dokumen Pengadaan Aset
Tribunjambi/Mareza
Kepala BPKAD memberikan penjelasan kepada awak media di Kantor BPKAD, Selasa (12/3/2019). 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Menanggapi hasil rapat bersama Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto, beberapa waktu lalu, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) terus memperbaiki Laporan Barang Milik Daerah (LBMD) dan neraca. Kepala BPKAD Bungo, Supriyadi membenarkan adanya selisih dalam temuan BPK tahun 2017 lalu.

"Tentang pengelolaan aset daerah, memang beberapa lalu rapat dengan wakil bupati agar OPD melaksanakan penyusunan atas temuan BPK tahun 2017. Adanya selisih pendapatan antara neraca daerah dengan LBMD," katanya saat dijumpai di Kantor BPKAD, Selasa (12/3/2019).

Selisih tersebut mencapai sekitar Rp 597 miliar. Itu pula yang menurutnya menjadi satu di antara penyandung Kabupaten Bungo untuk mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) pada 2017 lalu.

Baca: Ledakan Bom di Sibolga Terjadi Saat Densus 88 Antiteror Hendak Geledah Rumah Terduga Teroris

Baca: Balik ke Real Madrid, Zidane Kantongi Uang Belanja Pemain Rp56 Triliun, 3 Sosok Ini Jadi Incaran

Baca: Ribuan Warga Kurang Mampu di Sarolangun Terima Kartu Indonesia Sehat

Baca: Gubernur Jambi Mencari Wakil, Fachrori Minta Pendampingnya Miliki Sifat Seperti Nabi

"Pada tahun 2018 ini (lalu, red), telah kita telusuri perbedaan-perbedaan tersebut dengan mencari dokumen-dokumen atas pengadaan barang itu, serta mengecek barang atau aset tersebut," lanjutnya.

Sejauh ini, pihaknya juga telah menelusuri sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Dan Alhamdulilah, sampai hari ini perbedaan tersebut sudah dapat kita jelaskan. Sudah dapat kita temui pencatatannya, termasuk dokumen-dokumen dan aset-aset yang dianggap berbeda tersebut," ujarnya.

Dibeberkannya, masih ada dua OPD yang saat ini belum menyelesaikan pencatatan tersebut. Namun, dia tidak bisa membeberkan OPD yang masih dalam proses pencatatan itu.

"Mudah-mudahan beberapa hari ke depan, sebelum audit menyeluruh oleh BPK, diharapkan ini akan selesai," sebutnya.

"Jadi sampai hari ini, dari angka Rp 597 miliar, sudah dapat kita telusuri Rp 584 miliar lebih. Masih ada sekitar 2,06 persen. Jadi yang sudah sekitar 97,94 persenlah," imbuhnya.

Dia bilang, saat ini pihaknya tinggal menunggu pelaporan terkait sisa selisih sekitar Rp 12 miliar tersebut.
Dia berharap, dalam waktu dekat, OPD bersangkutan dapat segera menyelesaikan pencatatannya, agar Kabupaten Bungo segera mendapat predikat WTP.

Baca: Ini Identitas Pelaku Bom di Sibolga, Lokasi akan Jadi Tujuan Presiden Jokowi Untuk Berkunjung

Baca: Rocky Gerung Batal Isi Seminar di Jambi, Alasannya Sakit, Sempat Terjadi Penolakan Dari PMII

Baca: VIDEO: Ledakan Keras di Jalan Cendrawasih Sibolga, Satu Polisi Luka, Korban Jatuh Dievakuasi

Baca: Cuitan Iwan Fals Debat Cawapres: Lagian gimana bisa berdebat, wong Sandiaga cium tangan Ma`ruf Amin

Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved