Dishub Terganjal Masalah Sarpras, Denda Rp 500 Ribu untuk Parkir Liar Tak Bisa Diterapkan

Parkir liar di Kota Jambi masih bebas dengan jeratan denda Rp 500 ribu yang sudah diatur oleh Pemerintah Kota Jambi.

Dishub Terganjal Masalah Sarpras, Denda Rp 500 Ribu untuk Parkir Liar Tak Bisa Diterapkan
tribunjambi/rohmayana
Tampak petugas parkir dari Dishub Kota Jambi, saat mengempeskan ban mobil pengendara yang parkir di badan jalan, Senin (5/3/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Rohmayana

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Parkir liar di Kota Jambi masih bebas dengan jeratan denda Rp 500 ribu yang sudah diatur oleh Pemerintah Kota Jambi.

Denda bagi parkir liar sudah diatur dalam Perda Nomor 4 tahun 2017 dan Perwal No 20 tahun 2017. Namun hingga kini Perda tersebut belum dijalankan.

Diakui Shaleh Ridho, Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, hingga saat ini penerapan denda Rp 500 ribu bagi pemilik kendaraan yang parkir sembarangan belum bisa diterapkan. Pasalnya, Dinas Perhubungan Kota Jambi masih terkendala persiapan sarana dan prasarana. Diantaranya mobil derek.

“Mobil Derek kita belum siap,” kata Shaleh.

Baca: Beli Rumah Sinergi Gardenia Asri Bisa Dapat Tv LED, AC Hingga Kulkas

Baca: Setengah Kilogram Sabu Diselundupkan ke Jambi, Perempuan Asal Batam Diringkus BNN

Baca: Warga Tanjab Barat Produksi Puluhan Ton Sampah Setiap Hari, DLH Akui Kekurangan 500 Tong Sampah

Baca: Gudang Logistik KPU Kota Jambi Akan Dijaga Lima Personel Polisi Setiap 12 Jam

Lebih lanjut Ridho mengatakan, belum diterapkannya Perda tersebut karena saat ini pihaknya masih proses persiapan. "Target kita segera diterapkan,” katanya.

Saat ini Dishub tetap rutin melaksanakan penerapan Perda tentang parkir di Kota Jambi, di antaranya dengan melakukan gembos atau tilang bagi kendaraan yang parkir sembarangan.

“Tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak menerapkan Perda. Tim kita terus melakukan razia parkir liar secara rutin dan memberlakukan tilang atau gembos di tempat,” katanya.

Sementara Junedi Singarimbun ketua komisi III DPRD Kota Jambi mengatakan, denda bagi parkir liar harus segera diterapkan. Perdanya sudah disahkan pada 2017 lalu.

Sejak awal sebut Junedi, pihaknya sudah mengingatakan untuk Dinas Perhubungan menyiapakan sarana dan saran sebelum Perda dibuat.

“Kita membuat Perda harus mengkaji sarana dan prasarannya dulu. Jangan Perda dibuat sarana dan prasarana belum ada,” katanya.

Baca: Puluhan Hektare Sawah Gagal Panen di Sarolangun, Banjir Masih Rendam Dua Kecamatan

Baca: Desa-desa di Kayu Aro dan Air Hangat Timur, Kerinci Terendam Banjir

Baca: Sudah 2.206 Surat Suara Rusak Ditemukan di Bungo, Baru 30 Persen yang Disortir

Baca: Yamaha DDS Jambi Berikan Promo Menarik untuk Yama Laxi, Cukup Bayar 34 Bulan

Baca: Andi Arief Pakai Narkoba, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Arief Poyuono Salahkan Presiden Jokowi

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved