Temuan Aset, Pemkab Bungo Terus Berkoordinasi dengan Kepala OPD untuk Jalani Saran dari BPK RI
"Masalah aset ini merupakan PR yang menumpuk bertahun-tahun, dan ini menjadi salah satu rekomendasi penting dari BPK RI,"
Penulis: Mareza Sutan AJ | Editor: Deni Satria Budi
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Mareza Sutan A J
TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Dalam tiga bulan terakhir, jajaran Pemerintah Kabupaten Bungo, bekerja keras untuk menindaklanjuti permasalahan aset daerah. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bungo, Safrudin Dwi Apriyanto.
Apri (sapaan akrabnya) menyebutkan, pihaknya menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan juga temuan BPK RI.
"Masalah aset ini merupakan PR yang menumpuk bertahun-tahun, dan ini menjadi salah satu rekomendasi penting dari BPK RI," ujarnya.
Baca: Persiapan MTQ Tingkat Provinsi Jambi, Pemkab Bungo Kumpulkan Seluruh Camat dan Instansi Terkait
Baca: Sepasang Penghuni Hotel di Kuala Tungkal di Amankan Polisi, Ternyata Ini Penyebabnya
Baca: Ramli tak Kapok-kapok, Berkali-kali Dipenjara Karena Kasus Ini, Kali Ini Dituntut 3 Tahun Penjara
Hal tersebut, lanjut Wabup, diduga menjadi faktor penghambat Pemkab Bungo dalam mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI.
Untuk itu, pihaknya sudah membentuk tim dan langsung melibatkan seluruh kepala OPD sebagai penanggung jawab masing-masing OPD untuk masalah aset.
"Alhamdulillah, kita terus koordinasi. Evaluasi yang kemarin capaian dari masing-masing OPD cukup bagus, dan secara umum sudah mendekati angka 98 persen. Itu baru kondisi aset terakhir," paparnya.
Baca: Terdakwa Pipanisasi Tanjab Barat, Senin Ini Dijadwalkan Dengarkan Tuntutan dari Jaksa
Baca: Miliki 3 Desa Binaan, UKM Exist Universitas Jambi, Berperan Meningkatkan Keilmuan
Baca: Masih Ada Logistik yang Kurang di KPUD Bungo, Ini Daftarnya
Namun demikian, ada juga beberapa hal lain yang terus dikejar. Di antaranya, kebutuhan akan pembuktian, keberadaan barangnya, serta dokumentasi.
"Kita komunikasikan terus pada BPK RI. Pada prinsipnya, kita terus kooperatif dalam pemeriksaan BPK, dan terus upayakan agar persoalan aset sesuai dengan komitmen dari masing-masing kepala OPD," jelasnya. (*)