Ternyata Ini yang Sebabkan Kerugian Negara Rp 91,5 Miliar dalam IUP Batu Bara Sarolangun

Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batu bara seluas 400 ha

Ternyata Ini yang Sebabkan Kerugian Negara Rp 91,5 Miliar dalam IUP Batu Bara Sarolangun
Tribun Jambi/Wahyu Herliyanto
Truk batubara melintas di Sarolangun 

Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Mareza Sutan A J

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Penyidik Pidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembelian lahan batu bara seluas 400 hektare di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Informasi itu sebagaimana yang disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kapuspenkum Kejagung RI), Mukri dalam siaran persnya, Senin (7/1/2019).

Adapun keenam inisial tersangka tersebut, adalah BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources, MT selaku Pemilik PT RGSR dan juga Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan.

Selain itu, disebut pula AL selaku Direktur Utama PT Antam, HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, dan MH selaku Komisaris PT Tamarona Mas International.

"Tindak pidana korupsi pembelian lahan batu bara seluas 400 Ha dengan cara membeli saham pemilik tambang PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa oleh PT. Indonesia Coal Resources (anak Perusahaan PT. Antam," ungkap Mukri dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjambi.com, Selasa (8/1/2019).

Baca: Hanyut 3 Hari di Sungai Batang Merangin, Jasad Febi Ditemukan 40 Meter Dari Tempatnya Hilang

Baca: Kabar Pergantian Pejabat Eselon II Pemkab Muarojambi, Ini Waktu Pelantikannya Menurut Bocoran Sekda

Baca: Terungkap, Ayah Vanessa Angel Baru Tahu Profesi Anaknya Terseret Profesi Haram Prostitusi Online

Untuk diketahui, Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (PT ICR) bekerjasama dengan PT Tamarona Mas International (PT TMI) selaku Kontraktor dan Komisaris PT Tamarona Mas International (PT TMI) telah menerima penawaran penjualan atau pengambilalihan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) batu bara atas nama PT TMl seluas 400 hektare yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 hektare.

"Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tanggal 18 November 2010 kepada Komisaris Utama PT ICR perihal Rencana Akuisisi PT TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI," tertulis dalam siaran pers tersebut.

Namun, dalam kenyataannya, PT TMI mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha tersebut, sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010 perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT TMI kepada PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP).

Hal tersebut bertentangan dengan tiga hal.

Baca: Lion Air Tunda Tarif Bagasi Pesawat yang Semula 8 Januari 2019, Ini Alasannya, Terkait Sosialisasi

Baca: Sepeninggalan Pesinetron Adi Firansyah, Keluarga Ngaku Hidup Kesulitan, Ini Profesi Sang Adik Kini

Pertama, persetujuan rencana akuisisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adalah asset property PT TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI.

Kedua, laporan Penilaian Properti/ Aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010.
Ketiga, laporan Legal Due Deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

"Bahwa perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilaiRp 91.500.000.000," tertulis dalam keterangan tersebut.

Para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca: Survei Terbaru Indikator, Elektabilitas Prabowo-Sandiaga Dibawah Jokowi-Maruf Amin

Baca: Ramalan Zodiak Besok, Rabu 9 Januari 2019: Virgo Jangan Patah Semangat, Pisces awas Pemborosan

Baca: Wow, Terpopuler se-Asia, Pendukung Persib Bandung Kalahkan AS Roma dan River Plate

Penulis: Mareza
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved