Dua Desa di Sarolangun tak Cairkan DD Tahap Tiga Tahun 2018, Ini Kendalanya

Hanya saja pihaknya baru melakukan monitoring ke 100 desa, dan berkomitmen akan turun kembali ke 58 desa dan kelurahan lainnya.

Dua Desa di Sarolangun tak Cairkan DD Tahap Tiga Tahun 2018, Ini Kendalanya
tribunjambi/wahyu
Pengerjaan jalan dari dana desa di Sarolangun 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Wahyu Herliyanto

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Dua desa di Kabupaten Sarolangun, hingga akhir 2018 lalu, tidak mencairkan dana desa (DD) tahap ketiga seperti desa-desa lainnya. Dana desa yang mencapai sekitar 40 persen dari total dana desa yang diterima oleh desa tersebut, belum bisa dicairkan hingga kini.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Mulyadi, Selasa (8/1/2019) mengatakan, kedua desa tersebut yakni Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh dan Desa Lubuk Sayak, Kecamatan Pelawan.

Menurut Mulyadi, tidak cairnya DD tahap ketiga kedua desa tersebut dikarenakan terlambat dalam pengajuan pencairan ke instansi terkait. Disebabkan, adanya persoalan yang menjadi hambatan.

Baca: Sepanjang Tahun 2018, Pemkot Jambi Pecat 11 ASN, Ini Penyebabnya

Baca: Mencari Presiden yang Pas Untuk Indonesia, Sudjiwo Tedjo Bandingkan dengan Kepemimpinan Nabi

Baca: Kenapa Artis yang Tertangkap Gara-gara Prostitusi Tak Pernah Bisa Dipenjara? Ini Kata Hotman Paris

"Terkendala masalah administrasi, yakni terlambat pengajuan," jelasnya.

Desa Lubuk Napal tidak mencairkan DD tersebut karena Kadesnya meninggal dunia, sedangkan Desa Lubuk Napal dikarenakan adanya konflik lahan sehingga berurusan dengan pihak kepolisian.

Selain itu, kata Mulyadi, pada Januari ini, pihaknya sudah meminta seluruh kepala desa agar segera melaporkan keuangan baik realisasi Dana Desa, Dana P2DK, dan dana Bantuan Provinsi jambi.

Baca: Tottenham vs Chelsea, Kisah Roman Abramovich Nyaris Beli Spurs, Alih-alih Malah Bikin Tersinggung

Baca: Jadi Kenangan Tak Terlupakan, Kisah Mbah Parno Ditodong Pistol oleh Soeharto: Kamu Mau Ditembak?

Baca: Pria 57 Tahun Ini Kelabui Polisi dengan Menyimpan 16 Paket Sabu di dalam Freezer Kulkas

Selain menyampaikan laporan keuangan secara aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), para kades juga diminta menyampaikan laporan secara fisik yang diberikan waktu hingga akhir Januari 2019.

"LPJ kita sudah perintahkan ke kades untuk menyampaikan laporan keuangan secara siskeudes, sebagian besar sudah. Secara fisik akan disampaikan sesegera mungkin. Data pada kita 75 persen sudah menyampaikan siskeudes, kalau fisik kita kasih waktu sampai akhir Januari," paparnya.

Selanjutnya, dari monitoring yang dilakukan PMD, secara umum sudah memadai dalam pembangunan desa. Hanya saja pihaknya baru melakukan monitoring ke 100 desa, dan berkomitmen akan turun kembali ke 58 desa dan kelurahan lainnya.

Baca: Sambut HUT Provinsi Jambi ke 62, Swiss-Belhotel Jambi, Tawarkan Diskon 60 Persen, Ini Caranya

Baca: Cara Whatsapp Menggandakan Akun di Ponsel Kamu, Cara Mudah Pisahkan Kehidupan pribadi dan Pekerjaan

"Tahun 2019 ini kucuran dana desa ada kenaikan Rp12 miliar, dari Rp116 miliar menjadi Rp128 miliar. Kami sedang menyusun draft peraturan, dalam waktu dekat kita akan kita diskusikan draft tersebut, bersama apdesi. Tahun ini minimalnya Rp800 juta perdesa sesuai kategori jumlah penduduk, luas wilayah, penduduk miskin dan lainnya, kenaikan ini dari pusat," katanya.(*)

Penulis: Wahyu Herliyanto
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved