Kontraktor di Batanghari Terancam Tak Dapat Proyek, Jika Tidak Memiliki Ini

Terkait aturan tersebut memang sudah tertera dalam peraturan kontrak kerja. Namun bukan berada di ULP melainkan dinas teknis PUPR

Kontraktor di Batanghari Terancam Tak Dapat Proyek, Jika Tidak Memiliki Ini
tribunjambi/usman abdullah
Kabag ULP Batanghari, Almi Cap 

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Terkait wacana pemerintah Batangahri akan menerepakan permenaker No 44 tuhin 2015 tahun 2019 mendatang, Kabag ULP Batanghari menyebut bahwa tidak semua kontraktor bisa memegang proyek.

Hal tersebut dijaskan Kabag ULP Batanghari Almi Cap, saat dikonfirmasi Tribunjambi.com Kamis (6/12/2018) diruangannya. Menurut Almi, terkait Permenaker no 44 tahun 2015 tersebut, mengatur bagi pekerja harian lepas maupun borongan harus didaftarkan sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan untuk mendapatkan jaminan keselamatan kerja dan kematian.

Baca: Mengapa Zumi Zola Langsung Menerima 6 Tahun Penjara? Bandingkan dengan 4 Terdakwa Lain

Baca: Hukuman Tambahan yang Harus Dijalani Zumi Zola Selain Penjara 6 Tahun dan Denda Rp 500 Juta

"Jika nanti aturan tersebut diterapkan di Batanghari, tentunya tidak semua kontraktor bisa memiliki proyek, terutama bagi kontraktor yang tidak memiliki CV sendiri. Karena nanti, tidak ada lagi istilah numpang nama dari CV," jelasnya.

Dengan keadaan tersebut, dari sisi lainya juga menguntungkan begitu juga bagi pemerintah. Semisal dalam sebuah proyek terjadi masalah dalam pengerjaannya, tidak selesai atau sebagainya pemerintah atau OPD bisa langsung mendatangi kantor CV tersebut untuk mencari kejelasan.

Baca: Ferdinand Hutahaean Blak-blakan Ungkap Tak Lagi Dukung Jokowi, Beralih ke Prabowo

Baca: Ingat Murtaza Si Messi Kantong Kresek? Ketemu Messi, Desa Diserang hingga Tinggal di Pengungsian

"Kalau sebelum sebumnyakan tidak seperti itu, jadi sulit ketika terjadi masalah dalam pengerjaan proyek tadi. Dengan aturan tersebut kedepan tidak adalagi kontraktor dengan cv berjalan (stempel dalam tas)," tuturnya.

Dijelaskannya pula, terkait aturan tersebut memang sudah tertera dalam peraturan kontrak kerja. Namun bukan berada di ULP melainkan dinas teknis PUPR atau yang dikenal dengan klosul kontrak. (*)

Baca: Detik-detik Wajah Zumi Zola Menunduk saat Divonis 6 Tahun Penjara

Penulis: Abdullah Usman
Editor: budi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved