Minta Diangkat Jadi PNS, Ini Komentar Honorer Bungo Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Soal PPPK

Beberapa tenaga honor pemerintah kabupaten Bungo pesimis terhadap kebijakan PPPK dari pemerintah pusat

Minta Diangkat Jadi PNS, Ini Komentar Honorer Bungo Terhadap Kebijakan Pemerintah Pusat Soal PPPK
TRIBUN JAMBI/NURLAILIS
Unjuk rasa honorer 

TRIBUNJAMBI.COM - Beberapa tenaga honor pemerintah kabupaten Bungo pesimis terhadap kebijakan PPPK dari pemerintah pusat terkait PP No. 49/2018, aturan honorer Jadi Aparatur Sipil Negara (ASN)

Kebijakan ini tampak sama saja dan malah lebih rapuh.

"Kalau pemilik kebijakan yang baru ingin memutuskan kontrak kami, kapan saja bisa," kata Eni, satu diantara pegawai honor Pemkab, Rabu (5/11/2018).

Dia mengatakan kebijakan tersebut sama saja dengan kontrak di pusat.

"Cuma beda nama aja kalau jadi PPPK," katanya.

Baca: Peluang Honorer Bisa Jadi PNS Walau tak Lulus Tes CPNS 2018 Sangat Besar, Lewat PP No 49 Tahun 2018

Baca: Namanya Dikaitkan dengan Produk Komestik Ilegal, Via Vallen : Sudah Dinikmatin Saja

Baca: Satresnarkoba Polresta Jambi Amankan 86 Paket Ekstasi dan 9 Paket Sabu, Narkoba Disembunyikan di Kos

Baca: Wow, Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin Dikelola Koruptor, Sekali Pakai Rp 650 Ribu

Baca: Wow, Bilik Asmara di Lapas Sukamiskin Dikelola Koruptor, Sekali Pakai Rp 650 Ribu

Karena itu dirinya menolak. "Maka kami menolak PPPK ini. Kami tidak mau," katanya.

Eni tetap ingin kepastian. "Sebagai PNS," ungkapnya.

Ada pula Dani yang sudah bertahun-tahun jadi honorer di pemkab Bungo yang pesimis

"Gajinya dak begitu jugo. UMR bae jauh nian. Gajinyo. Kalau tunjangan lihat kinerja honorer itulah. Entahlah rasanya baial tetap seperti ini," ungkapnya.

Dia mengatakan sebelum PPPK itu kontrak honorer memang tetap bertahun.

Halaman
12
Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: bandot
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved