Batanghari Belum Miliki Peta Rawan Bencana, Segini Anggaran yang Dibutuhkan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Abdullah Usman

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Kabupaten Batanghari, hingga saat ini belum memiliki peta rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Batanghari, menyebut permasalahan tersebut dikarenakan anggaran yang belum tersedia.

Peta rawan bencana, semestinya harus dimiliki setiap daerah, terutama untuk mengantisipasi dan melakukan monitoring terhadap daerah- daerah yang menjadi lokasi atau titik rawan bencana alam dan bencana lainnya. Seperti daerah kabupaten dan kota besar pada umumnya.

Di Kabupaten Batanghari sendiri, belum memiliki peta rawan bencana meskipun di kabupaten tersebut memiliki beberapa wilayah yang berpotensi terjadinya bencana alam seperti banjir dan longsor. Mengingat kondisi wilayah dan masyarakat Batanghari yang banyak berdomisi di pinggiran Sungai Batanghari.

Kepala BPBD Batanghari M Nashar, mengatakan, hingga saat ini Kabupaten Batanghari memang belum memiliki peta rawan bencana. Meskipun secara kebutuhannya Batanghari seharusnya sudah memiliki peta tersebut sebagai panduan dalam memudahkan untuk melakukan monitoring dan pengawasan lapangan.

Baca: Resmi Berlakukan E-TLE, Ini Titik Lokasi CCTV di Kota Jambi

Baca: Rilis 3.600 Botol Miras Ilegal Berbagai Merek oleh Ditpolair Polda Jambi, Ini Tersangkanya

"Kendala kita dari dulu hingga saat ini, ya, masalah biaya atau anggaran yang tidak sedikit untuk membuat peta rawan bencana tersebut. Dari estimasinya bisa menghabiskan anggaran hingga Rp700 Jutaan," bilang Nazhar.

Lebih lanjut dikatakannya pula, yang membuat anggaran terbilang tinggi tersebut karena dalam eksen lapangan dan pelaksanaannya pemerintah tidak sendiri melaikan bersama pihak ketiga yang berada di bawah lembaga khusus.

Sebelumnnya juga kata Nazhar, pihaknya bersama Bapeda sudah pernah membicarakan hal tersebut, dan sempat mengajukan usulan ke DPRD Batanghari. Namun, kembali lagi kepermasalahan anggaran yang cukup besar sehingga DPR masih belum bisa mengabulkan usulan tersebut.

Baca: Uskup Agung Palembang Mgr Aloysius Sudarso SCJ Curhat, Menolak Jadi Uskup hingga Kehilangan 5 Kg

Baca: Aliansi Lintas Paguyuban Provinsi Jambi, Unjuk Rasa ke DPRD

"Untuk tahun depan kita akan usahakan untuk diusulkan. Tetap kita coba usulkan lagi," bebernya.

Dikatakannya pula, untuk bencana alam di Batanghari, hingga saat ini masih bisa diantisipasi dan diperkirakan. Mengingat hingga saat ini bencana alam musiman yang mengancam Batanghari ada dua selain banjir juga longsor, serta angin puting beliung dan kebakaran.

Menurutnya, hingga saat ini di Provinsi Jambi yang sudah memiliki peta rawan bencana hanya Kabupaten Kerinci. Mengingat di Kerinci memiliki potensi lebih tinggi terlebih di sana adanya gunung aktif.

"Kalau pembahasan di Bapeda sudah sering kita lakukan. Tapi, ya, karena anggaran tadi yang masih belum bisa disepakati," tuturnya.(*)

Baca: Tanpa Basa Basi, Fasha Langsung Naik Mobil Listrik PLN Putar-putar Tugu Keris Siginjai

Baca: Polda Jambi Uji Coba E-TLE Mulai Senin (3/12), Ini Mekanisme dan Pelanggaran yang Akan Ditilang