Jelang Akhir Tahun, Masih Ada Satu Desa di Tanjabtim Belum Cairkan Dana Desa Tahap III
Desa yang dimaksud adalah Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Penulis: Zulkipli | Editor: Deni Satria Budi
Laporan Wartawan Tribun Jambi, Zulkifli
TRIBUNJAMBI.COM, MUARASABAK - Dari 73 desa yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, hingga pekan di November ini, masih ada satu desa yang belum mencairkan dana desa tahap ke tiganya.
Desa yang dimaksud adalah Desa Harapan Makmur, Kecamatan Rantau Rasau, Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Baca: Bawaslu Muarojambi Minta Sumbangsi Masyarakat, Turut Awasi Pemilu
Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Syafaruddin saat diwawancarai Tribunjambi.com mengatakan, keterlambatan pencairan dana desa tersebut dikarenakan terjadi transisi pergantian kepala desa.
"Karena kades yang lama masa jabatanya sudah berakhir jadi baru diganti dengan pejabat sementara. Inilah kendalanya," kata Syafaruddin, pada rabu (21/11).
Namun, lanjut Syafaruddin dari laporan pihak kecamatan maupu
Baca: Korupsi Membayangi Para Pejabat Jambi
Di desa, bahwa hari ini atau paling lambak besok, pihak desa sudah akan mengajukan pencairan kepada Pemda.
Dengan limit waktu yang tesisa, Syafaraddin optimis desa Harapan Makmur tetap dapat merealisasikan dana desa tahap ketiganya tersebut.
"Terealisasi. Karean dari Evaluasi dan monitoring kami di lapangan, bahwa terkait masalah kegiatan fisik di lapangan itu sudah dilaksanakan 100 persen. Berarti tim pengelola keuangan desa Harapan Makmur bekerja sama dengan pihak ke tiga yang mempunyai izin terkait material kegiatan. Mereka melaksanakan dulu sehingga sehingga setelah pencairan mereka tinggal bayar ke pihak ke tiga tersebut," beber Syafaruddin.
Baca: Hovonly Aprista Simbolon Dibakar Mantan Pacar, Kondisinya Tertekan dan Trauma Berat
Baca: Nyaris Dibedah Tubuhnya, Pria Ini Terbangun dari Kematiannya dan Mendapati Dirinya di Kamar Mayat
Sementara itu, untuk potensi silva dana desa menurut Syafaruddin tetap ada dikarenakan sama dengan kegiatan-kegiatan yang ada di Kabupaten. Kegiatan di desa lebih banyak ke fisik.
"Pada saat penganggaran kita cantumkan segini. Namun saat pelaksanaan kegiatan ternyata tidak sama. Itu potensi silva," pungkas Syafaruddin.(*)