Persoalan Pasar Malioboro Belum Temukan Titik Temu
Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berencana akan merobohkan 17 toko di Pasar Malioboro
Penulis: Rohmayana | Editor: Fifi Suryani
lihat foto
Laporan Wartawan Tribunjambi.com, Rohmayana
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi berencana akan merobohkan 17 toko di Pasar Malioboro Kota Jambi. Hal tersebut dilakukan karena ada masalah penataan aset pada Pasar Maliboro tersebut. Sehingga ada temuan kerugian negara Rp 500 dari pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jambi.
Menanggapi hal itu, Nasrol Yasir, ketua Himpunan Pedagang Kaki Lima (HPK5), meminta pemerintah jangan gegabah. Seharusnya hal tersebut terlebih dahulu diusut.
Baca: VIDEO: Cak Lontong Ngakak di Jambi, Temu Responden 2018 Bank Indonesia KPW Provinsi Jambi
"Harus diusut dulu. Apa yang menjadi persoalan," kata Nasrol Yasir, Selasa (14/8).
Ia menyebutkan, apa yang menjadi persoalan di pasar harus diungkap. Jangan sampai pedagang menjadi korban.
"Jangan pedagang dirugikan. Usut siapa yang bermain di sana. Harus jelas," katanya.
Jangan setelah terjadi persoalan dan ditemukan adanya kerugian negara dari BPK RI Perwakilan Jambi, aset tersebut dihilangkan. "Itu namanya mau lari dari persoalan, bukan menyelesaikan persoalan," ujarnya.
Sementara, Paul Nainggolan anggota Komisi I DPRD Kota Jambi juga menolak rencana pembongkaran tersebut. Dia mengatakan kalau memang sudah jadi aset Pemkot jangan dibongkar karena sudah pasti ada nilainya.
"Persoalan nanti sewa-menyewa yang tumpah tindih harus diselesaikan," kata Paul.
Dia juga mengatakan, pembongkaran bukan menyelesaikan persoalan. Untuk menyelesaikan persoalan kata dia harus diusut tuntas yang menyebabkan persoalan itu.
Baca: Tersangka Dugaan Korupsi Dana PAUD Ditahan, Ini Penjelasan Kasi Intel Kejari Jambi
Baca: Rayakan HUT RI, My Home Convention Center Gelar Lomba Menggambar dan Fashion Show
"Kalau dibongkar nanti apa yang jadi persoalan menjadi hilang," sebutnya.
Diharapkannya masalah ini diselesaikan apalagi menyangkut adanya temuan BPK yang menyebabkan kerugian negara di sana.
"Harus usut dulu. Apa dan siapa penyebab kerugian negara muncul," katanya.
Sementara itu kepala Disperindag kota Jambi, Komari menyebutkan bahwa saat ini Pemerintah kota Jambi masih mencari titik temu untuk menyelesaikan persoalan ini. "Kita masih rapatkan dulu baik dengan Satpol PP dan pihak-pihak terkait," katanya.
