Hanya Delapan Perusahan Yang Melapor

Dari 67 perusahan yang wajib lapor di Kabupaten Batanghari masih terdapat puluhan perusahaan yang enggan melakukan

Hanya Delapan Perusahan Yang Melapor
TRIBUN JAMBI/ABDULLAH USMAN
Ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN - Dari 67 perusahan yang wajib lapor di Kabupaten Batanghari masih terdapat puluhan perusahaan yang enggan melakukan laporan ke dinas tenga kerja, tercatat hingga April hanya delapan perusahaan yang sudah melapor.

Puluhan perusahaan yang terdaftar dan tercatat di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Kabupaten Batanghari tersebut, tercatat masih belum melaporkan jumlah tenaga kerja yang berada di perusahaan mereka yang seharusnya mereka laporkan ke Disnaker Batanghari.

Baca: Kadis Kesehatan Kota Sungai Penuh Mengundurkan Diri

Hal tersebut dikatakan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Batanghari, Syargawi melalui Kabid Hubungan Industrial dan Lembaga Ketenagakerjaan pada Disnaker Batanghari, Agustirizal, Senin (15/4).

Dirinya menjelaskan, dari 67 jumlah perusahaan yang terdaftar dan beroperasi di Kabupaten Batanghari, masih banyak yang enggan melakukan laporan terkait jumlah tenaga kerja mereka (karyawan).

"Bahkan dari jumlah 67 perusahaan tadi, tercatat hanya delapan perusahaan wajib lapor yang telah melaporkan," ujarnya.

Yang seharusnya mereka wajib melaporkan kepada dinas terkait di daerah mereka, terkait jumlah tenaga kerja mereka saat ini lengkap dengan profil perusahaan kepada Disnaker Batanghari.

"Selain itu mereka juga seharusnya bisa melaporkan, berapa kebutuhan karyawan untuk perusahaan mereka," ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskan, yang menjadi kendala saat ini masih banyaknya perusahaan yang belum melapor tersebut, dikarenakan Undang-Undang Tenaga Kerja No 7 tahun 1981 pasal 6 ayat 2 tentang wajib lapor perusahaan.

Baca: Besok Akan Dilaksanakan Coklit di Kabupaten Muarojambi

Baca: Ribuan Botol Miras Diamankan Polres Merangin, Peredaran Masih Cukup TInggi

Dalam undang-undang itu disebutkan menteri atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang. Sedangkan dari pengawas tenaga kerja di bawah naungan provinsi, itu merupakan tupoksi mereka (provinsi). Sementara undang-undang itu belum dicabut.

“Jadi jika undang-undang No 7 tahun 1981 itu dicabut, baru itu tupoksi pengawas, Hal itulah yang menjadi kendala kita,” pungkasnya.

Penulis: Abdullah Usman
Editor: fifi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved