Panwas dan PPL di Kerinci Terancam Tak Gajian

TRIBUNJAMBI.COM, KERINCI - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kerinci masih tinggal beberapa lagi. Namun, anggaran dana hibah tahap kedua untuk Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Kerinci hingga pertengahan April ini belum juga dicairkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kerinci.

Bahkan, dengan belum dicairkan dana hibah tahap kedua tersebut, Pemkab Kerinci dinilai menghambat proses pengawasan Pilkada yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

Hal ini dibenarkan Ketua Panwaslu kabupaten Kerinci, Fatrizal. Di mengatakan bahwa sebelumnya pada saat bupati Adirozal menjanjikan dana hibah tahap kedua dicairkan pada minggu kedua bulan Februari.

"Tapi sampai sekarang masuk bulan April belum juga dicairkan, saya bersama dengan Kasek sudah menanyakan dengan Pjs Bupati sekarang, jawabannya akan segera perintah untuk membayar," jelasnya kepada Tribun, Minggu (15/4).

Bahkan, pihaknya menilai Pemkab Kerinci menghambat proses pengawasan, karena pihaknya juga telah menyampaikan kepada Sekda Kerinci dan menanyakan langsung persoalan dana hibah pengawasan untuk tahap kedua.

"Sudah kita tanya dengan Pak Jarizal, tapi alasan dana belum turun, kalau memang belum turun kenapa KPU sudah dicairkan, ini kan ada apa," katanya lagi.

Padahal Mendagri-pun telah menyampaikan untuk dana hibah tahap kedua Panwaslu dibayar paling lambat tanggal 31 Maret 2018 lalu.

"Tapi kenapa kok sudah sampai April ini juga dicairkan, karena banyak kegiatan yang harus dilaksanakan untuk pengawasan Pilkada," tambahnya.

Dia menyebutkan akibat belum cairnya dana hibah tahap kedua ini mempengaruhi pengawasan dan kegiatan dari Panwaslu kabupaten Kerinci hingga ke Panwascam dan PPL.

"Kita tidak bisa membelikan ATK, gaji Panwascam, Sewa peralatan kantor dan kegiatan lainnya, karena anggaran tidak ada. Apalagi beberapa bulan lagi akan dilaksanakan Pilkada," tandasnya.

Sementara itu, Sekda Kerinci, Afrizal HS ketika dihubungi melalui via ponselnya, untuk mengkonfirmasi soal dana hibah kedua Panwaslu Kerinci tidak ada jawaban meskipun tersambung, sedangkan Kepala BKPAD, Jarizal, saat dicoba dihubungi melalui via ponsel bernada tidak aktif. (Hdp)