2018 Fokus Infrastruktur, Ini Kawasan di Sarolangun yang Dapat Perbaikan Jalan

Laporan Wartawan Tribun Jambi, Teguh Suprayitno

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Bupati Sarolangun Cek Endra mengaku dalam Musrenbang di kecamatan, perbaikan infrastruktur jalan mendominasi usulan. Katanya 39% jalan di Sarolangun dalam kondisi rusak. Ia pun ingin fokus pada perbaikan infrastruktur yang akan dilakukan secara bertahap. "Mulai APBD-P dan APBD tahun ini kita fokuskan untuk infrastruktur," katanya, Selasa (6/3).

Baca: PPK Pemilu 2019 se-Kabupaten Merangin Dilantik

Kecamatan Singkut menjadi sasaran pertama untuk perbaikan jalan. Tahun lalu Pemkab Sarolangun menggelontorkan dana Rp 40 miliar untuk jalan Singkut. Namun karena anggaran dana yang terbatas, perbaikan jalan bakal dilakukan bertahap. "Tahun ini, 2018 Sarolangun Kota dapat, Mandiangin dapat, Limun dapat pengaspalan jalan," katanya.

Bupati bilang jika pengaspalan jalan menelan biaya yang besar. Sehingga dana yang dimiliki tak banyak, perbaikan yang dilakukan pun tidak begitu kelihatan.

Dinas PUPR yang menangani masalah infrastruktur, hanya memiliki anggaran tak sampai 10 persen yang difokuskan pada perbaikan jalan. Kedepan, Pemkab Sarolangun akan berusaha membuat anggaran PU bisa lebih besar agar masalah jalan rusak bisa cepat diperbaiki.

Pada Musrembang di Kecamatan Pelawan, banyak kepala desa yang mengusulkan perbaikan jalan. Namun, hal itu terkendala karena anggaran APBD Sarolangun tidak difokuskan hanya untuk perbaikan infrastruktur. Sementara dana bantuan dari pemerintah pusat juga telah dibagi sesuai dengan peruntukan masing-masing. "Kedepan kita harus fokus, kalau infrastruktur kebutuhan masyarakat, berarti kebijakan APBD kita harus lebih besar untuk infrastruktur, baru tuntas, " katanya.

Baca: Pilkades Sarolangun - PNS dan Guru Berbondong-bondong Nyalon, Ini Komentar Bupati

Baca: Selain Afrizal, Sekda Kota Sungai Penuh juga Dikabarkan Maju Nyaleg Setelah Pensiun

Kedepan, Pemerintah Sarolangun kan fokus pada infrastruktur dan akan mengurangi anggaran pada hal hal yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat dan dialihkan pada perbaikan infrastruktur, sehingga dana untuk PUPR lebih besar.