Gas Elpiji Langka dan Mahal, DPRD Tebo Ingatkan Pejabat Gunakan Nonsubsidi

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA TEBO – Kelangkaan Elpiji 3 kilogram di Kabupaten Tebo menjadi perhatian serius Komisi III DPRD Kabupaten Tebo.

Menyikapi kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Tebo, Dimas Cahya Kusuma, mengimbau perusahaan-perusahaan serta para pejabat di Kabupaten Tebo untuk tidak menggunakan Elpiji bersubsidi yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.

Menurut Dimas, Elpiji 3 kilogram merupakan barang subsidi pemerintah yang secara regulasi diperuntukkan bagi rumah tangga miskin dan pelaku usaha mikro. Karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran agar tidak menimbulkan kelangkaan.

“Kami mengimbau dengan tegas kepada seluruh perusahaan dan para pejabat di Kabupaten Tebo agar menggunakan elpiji nonsubsidi.

Elpiji 3 kilogram adalah hak masyarakat kecil dan tidak selayaknya digunakan oleh pihak yang secara ekonomi mampu,” tegas Dimas, Kamis (12/2/2026).

Sebagai mitra kerja Pertamina dan Migas, Komisi III DPRD Tebo juga akan melakukan pengawasan terhadap distribusi dan penyaluran elpiji subsidi agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dan Pertamina dinilai penting untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.

Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Tebo, Liga Marisa, menambahkan bahwa imbauan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia menjelaskan bahwa sesuai Pasal 3 dan Pasal 8 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Selain itu, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen ESDM Nomor 28 Tahun 2021, ditegaskan bahwa Elpiji  3 kilogram hanya diperuntukkan bagi konsumen tertentu dan penggunaannya harus tepat sasaran.

“Artinya, secara regulasi sudah sangat jelas bahwa perusahaan besar maupun pejabat yang secara ekonomi mampu tidak termasuk dalam kategori penerima Elpiji 3 kilogram. Jika digunakan di luar ketentuan, maka itu tidak sesuai peruntukannya,” ujar Liga Marisa.

Ketua Fraksi Golkar ini juga menegaskan bahwa DPRD Tebo akan terus berkoordinasi dengan Pertamina Patra Niaga serta pihak terkait untuk memastikan distribusi berjalan sesuai aturan dan tidak terjadi penyimpangan di lapangan.

DPRD Tebo berharap, dengan adanya kesadaran dari perusahaan dan pejabat untuk beralih ke elpiji nonsubsidi, ketersediaan Elpiji 3 kilogram bagi masyarakat kecil di Kabupaten Tebo dapat kembali stabil dan tidak lagi terjadi kelangkaan. (*)

Baca juga: Ratusan Pekerja PT TAL Mogok Kerja, Tuntut Status dan Hak