P2G Kritik Instruksi Prabowo soal Mapel Bahasa Prancis: Pendidikan Tak Sebercanda Ini

Ringkasan Berita:Wacana Presiden Prabowo Dikritik

• P2G kritik instruksi Presiden Prabowo untuk ajarkan Bahasa Prancis di sekolah.
• Kebijakan tersebut dinilai sebagai basa-basi diplomatik tanpa kajian matang.
• Diwajibkannya bahasa asing baru dianggap menambah beban siswa dan guru.
• RI diprediksi butuh 480.000 guru bahasa jika instruksi tersebut dipaksakan.
• Kemendikdasmen per Mei 2026 fokus pada program sertifikasi bahasa non-Inggris. 

TRIBUNJAMBI.COM – Gelombang kritik menghantam instruksi Presiden RI, Prabowo Subianto yang meminta sekolah-sekolah di Indonesia mengajarkan Bahasa Prancis.

Kebijakan spontan yang diutarakan Kepala Negara dalam lawatan diplomatiknya ke Eropa tersebut dinilai tidak realistis dan berisiko mengacak-acak tatanan manajemen kurikulum nasional yang sudah padat. 

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menjadi pihak pertama yang melayangkan rapor merah atas instruksi tersebut.

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim, menilai titah Presiden Prabowo tidak dilandasi oleh kajian akademis serta urgensi yang jelas untuk masa depan pendidikan anak bangsa. 

Satriwan bahkan melayangkan sindiran tajam bahwa instruksi ini terkesan seperti komoditas politik atau sekadar buah tangan diplomasi setiap kali Presiden pulang dari luar negeri. 

"Nanti kalau Presiden Prabowo pertemuan bilateral lagi dengan Jepang, akan memasukkan bahasa Jepang ke kurikulum. Bertemu Tiongkok, lalu akan menjadikan bahasa Mandarin pelajaran wajib. Begitu juga pulang dari Belanda, lantas Presiden akan wajibkan pelajaran Bahasa Belanda," sindir Satriwan pada Jumat (29/5/2026). 

Satriwan mengingatkan bahwa arah pendidikan nasional harus berbasis pada perencanaan strategis jangka panjang, bukan adaptasi mendadak dari hasil obrolan antar-kepala negara.

"Tentu mengelola pendidikan tidak bisa sebercanda ini," cetus Satriwan singkat. 

Beban Baru Guru dan Ancaman Defisit Pendidik

Kritik keras P2G bukan tanpa dasar data.

Baca juga: Pengamat Intelijen Ungkap Pola Psyops Digital Massif yang Serang Prabowo

Baca juga: Tragedi Sijenjang Jambi: Ibu Tewas Dihantam Mesin Air oleh Anak Diduga ODGJ

Jika merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, kewajiban penambahan mapel Bahasa Prancis—termasuk Bahasa Portugis yang sempat diwacanakan Prabowo saat melawat ke Brasil—sama sekali bukan prioritas nasional. 

Jika dipaksakan, Indonesia akan menghadapi krisis pasokan pengajar yang luar biasa besar.

P2G memproyeksikan negara harus menyediakan setidaknya 480.000 guru bahasa asing baru secara instan untuk memenuhi kebutuhan sekitar 240 ribu sekolah dari tingkat SD hingga SMA. 

Jika kuota itu tidak terpenuhi, sekolah berpotensi melakukan malapraktik akademik dengan memaksa guru mapel lain mengajar materi yang bukan kompetensinya. 

"Yang akan terjadi di sekolah nanti adalah guru mata pelajaran lain yang akan mengajar pelajaran bahasa Prancis dan Portugis. Ini jelas menyalahi prinsip profesionalitas dan beban baru bagi guru," sambung Satriwan menjelaskan efek domino kebijakan tersebut.