Investigasi 7 Lembaga Negara, Buku Bonatua Klaim Ijazah Jokowi Tidak Ada

Ringkasan Berita:Polemik Ijazah Jokowi 

• Pengamat Bonatua Silalahi rilis buku berjudul "Ijazah Jokowi Tidak Ada".
• Riset dimulai sejak 2022 pasca terinspirasi kasus gugatan Bambang Tri.
• Bonatua sebut telah datangi 7 lembaga negara dari KPU Solo hingga ANRI.
• Klaim tak ada berita acara verifikasi kecocokan fotokopi dengan ijazah asli.
• Soroti keanehan stempel legalisir di KPU yang tidak mencantumkan tanggal.

TRIBUNJAMBI.COM – Teka-teki mengenai keabsahan dokumen pendidikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo ataunJokowi, memasuki babak baru lewat sebuah karya literatur eksperimental yang berani.  

Pengamat kebijakan publik, Bonatua Silalahi, resmi menerbitkan sebuah buku bernada provokatif yang diberi judul langsung: "Ijazah Jokowi Tidak Ada". 

Buku ini merangkum seluruh hasil investigasi mandiri dan napak tilas birokrasi yang dilakukan Bonatua selama bertahun-tahun demi melacak keberadaan fisik maupun dokumen legalisir dari mantan Wali Kota Solo tersebut. 

Terinspirasi Gugatan Bambang Tri Hingga Riset Modus Pasar Pramuka 

Bonatua Silalahi membeberkan pemantiknya untuk melakukan penelitian ekstrem ini berawal ketika Bambang Tri Mulyono melayangkan gugatan hukum terkait ijazah Jokowi pada tahun 2022 silam.  

Sejak saat itu, ia mulai bergerak mencari validasi dari tingkat paling bawah. 

"Makanya akhirnya saya putuskan akan meneliti (ijazah Jokowi) dan saya lakukan mulai dari tepi-tepi," ujar Bonatua, dikutip dari tayangan di kanal YouTube Official iNews, Jumat (15/5/2026). 

Menariknya, langkah awal riset Bonatua justru dimulai dengan mendatangi Pasar Pramuka di kawasan Salemba, Senen, Jakarta Pusat—lokasi yang selama ini dikenal dalam lanskap urban sebagai sarang pembuatan dokumen ilegal.  

Baca juga: Dokter Tifa Bongkar Kejanggalan Berkas Ijazah Jokowi: Molor 84 Hari

Baca juga: Buron Sampai Kebun Sawit Jambi, Eksekutor Begal Angkot Viral Ditembak

Usai melihat tayangan talk show televisi mengenai modus operandi di sana, ia menarik sebuah hipotesis mengejutkan. 

"Kalau (Pasar) Pramuka (ijazahnya) palsu semuanya. Saya pikir-pikir, saya pelajari beberapa modus-modus mereka. Ada yang menarik, yaitu ternyata tak perlu ijazah asli pun bisa dibuat dipakai untuk melamar kepala daerah, calon legislatif, bisa bahkan mungkin presiden," tuturnya secara blak-blakan. 

Dari titik itulah, Bonatua menyusun garis besar risetnya untuk menguji akuntabilitas sistem verifikasi di lembaga penyelenggara pemilu. 

"Akhirnya saya putuskan hipotesis saya adalah saya harus membuktikan bahwa ijazah (milik Jokowi) ini ada atau tidak ada dengan mengikuti alur pikir komisioner KPU saat itu," jelasnya.

Napak Tilas 7 Lembaga: Nihil Berita Acara Klarifikasi

Demi membuktikan hipotesisnya, Bonatua mengklaim telah terjun langsung menggedor pintu tujuh lembaga dan badan publik otoritatif di Indonesia dalam rentang waktu dua dekade (2005-2025). 

Ketujuh lembaga tersebut meliputi: