Sosok dan Kontroversi Anwar Usman: Eks Hakim MK, Paman Gibran dan Ipar Jokowi

TRIBUNJAMBI.COM – Nama Anwar Usman, yang merupakan ipar dari Presiden ke-7, Jokowi dan paman Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seolah tak pernah lepas dari pusaran perbincangan nasional. 

Sosok yang baru-baru ini melaporkan harta kekayaannya senilai Rp37,9 miliar tanpa utang ini, memiliki rekam jejak karier yang panjang sekaligus kontroversi yang mengubah wajah hukum Indonesia. 

Dari panggung teater hingga kursi tertinggi di Mahkamah Konstitusi (MK), perjalanan hidup Anwar Usman dipenuhi kejutan. 

Kejutan itu termasuk statusnya yang kini menjadi bagian dari keluarga besar Solo.

Dari Guru Honorer, Aktor Teater, hingga Hakim Agung

Lahir di Bima, 31 Desember 1956, Anwar Usman memulai perjalanannya dengan merantau ke Jakarta sebagai guru honorer di SD Kalibaru. 

Di sela kesibukan mengajar, ia aktif dalam dunia teater dan sempat membintangi film Perempuan dalam Pasungan (1980) besutan Ismail Soebarjo. 

Pengalaman akting ini diakuinya sebagai modal mental saat menghadapi sorotan publik.

“Alhamdulillah, berkat pengalaman saya di bidang teater, saya bisa mengatasi kegugupan dan tidak demam panggung ketika harus mengucapkan lafal sumpah,” kenang Anwar mengenang momen pengambilan sumpah jabatannya di hadapan Presiden saat itu.

Kariernya di bidang hukum melesat dari calon hakim di PN Bogor (1985) hingga menjadi Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung. 

Puncaknya, ia dilantik sebagai Hakim Konstitusi pada 2011 dan terpilih menjadi Ketua MK pada 2018.

Kontroversi Putusan 90 dan Label "Paman Gibran"

Gelar "Paman Gibran" bukan sekadar julukan, melainkan fakta kekeluargaan setelah Anwar menikahi Idayati, adik kandung Presiden ke-7 RI Joko Widodo, pada Mei 2022. 

Hubungan ini memicu perdebatan mengenai konflik kepentingan saat MK menangani perkara batas usia capres-cawapres yang membuka jalan bagi keponakannya, Gibran Rakabuming Raka.

Buntutnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pencopotan dirinya dari kursi Ketua MK.