3 Hasil Survei Buktikan Mayoritas Warga Mutlak Tolak Pilkada Lewat DPRD

"Preferensi publik terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih secara langsung, sementara 94,3 persen responden menginginkan mekanisme serupa untuk pemilihan bupati dan wali kota," tulis Populi Center.

Dalam hal pilgub, sebanyak 89,6 persen responden menginginkan gubernur dipilih langsung oleh rakyat. Sebanyak 5,8 persen memilih gubernur ditunjuk oleh pemerintah pusat. Sebanyak 2,3 persen memilih gubernur dipilih oleh DPRD. Adapun yang menjabat tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 2,3 persen.

Dalam hal pilwakot/pilbup, sebanyak 94,3 persen responden menginginkan bupati/wali kota dipilih langsung dalam pemilu. Sebanyak 4,1 persen menginkan bupati/wali kota dipilih oleh DPRD. Adapun 1,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

"Partai-partai politik pengusul Pilkada lewat DPRD juga perlu mempertimbangkan keinginan pemilih masing-masing mengenai preferensi cara memilih dalam Pilkada," tulis lembaga itu.

Baca juga: Jejak Panas Pilkada di Tangan DPRD: Dibuang SBY, Ditolak Jokowi, Kini Dilirik Presiden Prabowo

Baca juga: Trump Incar Greenland! Ambisi Bendung Dominasi Rusia-China di Kutub Utara, Kecewa ke Putin

"Masyarakat yang menyatakan akan memilih Partai Gerindra misalnya, hampir seluruhnya menginginkan memilih secara langsung bupati/wali kota (96 persen) dan gubernurnya (91,3 persen). Begitu juga dengan pemilih Partai Golkar, PKB, Nasdem, PAN, dan Demokrat, yang sebagian besar menginginkan kepala daerah dipilih secara langsung."

Pengamat: PDIP 'Dikeroyok' dan Ditinggalkan Sendirian

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, melihat fenomena ini sebagai aksi "pengeroyokan" politik. 

Saat ini, hampir 80 persen partai di parlemen telah satu suara mendukung Pilkada tidak langsung sebagai solusi atas mahalnya biaya politik dan gurita dinasti.

PDIP menjadi satu-satunya yang secara terang-terangan melawan arus besar tersebut. 

Menurut Adi, PDIP sedang berupaya menjaga "marwah" demokrasi langsung di tengah selera elite yang mulai berubah.

“PDIP terkesan ditinggalkan sendirian. PDIP pun terkesan dikeroyok dengan sikapnya yang sejak lama sebenarnya istikamah dan konsisten menolak soal Pilkada oleh DPRD,” ujar Adi Prayitno.

Meski mendapatkan tekanan dari koalisi besar, PDIP menyatakan tidak akan bergeser satu inci pun. 

Deddy Sitorus menegaskan bahwa hak politik rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung adalah harga mati yang tidak bisa ditawar dalam meja lobi.

Sejarah tampaknya berulang. Seperti pada tahun 2014, PDIP kembali memilih jalan sunyi untuk mempertahankan kedaulatan pemilih di daerah, meskipun harus berdiri berseberangan dengan mayoritas kekuatan politik di Senayan.

Kondisi saat ini menunjukkan hampir 80 persen partai di parlemen mendukung penuh Pilkada lewat DPRD. Hanya PKS yang hingga kini belum menentukan sikap resminya. 

Ketimpangan dukungan ini membuat PDIP terlihat berjuang sendirian di tengah arus besar.