Awalnya Guru SD di Riau Banting Nasi Kotak, Akhirnya Pungutan Ratusan Juta Terungkap

Ringkasan Berita:

• Berawal dari guru honorer di SDN 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, yang membanting nasi kota.
• Orang tua siswa kemudian demonstrasi.
• Akhirnya, pungutan ratusan juta rupiah terungkap.

TRIBUNJAMBI.COM - Berawal dari video viral guru SD banting nasi kotak di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dugaan pungutan mencapai ratusan juta rupiah terkuak.

Aspinawati Harahap yang menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau, dicopot dari jabatannya seusai beredarnya video viral guru honorer banting nasi kotak.

Tak disangka, peristiwa guru banting nasi kotak ternyata menguak fakta lain tentang pungutan liar ratusan juta rupiah di sekolah tersebut selama era kepemimpinan Aspinawati Harahap menjadi kepala sekolah.

Berikut ini runutan peristiwa yang jadi video viral di Riau itu.

Peristiwa ini terjadi di SDN 021 Tarai Bangun, Kabupaten Kampar, Riau.

Aksi unjuk rasa para wali murid di SDN 021 Tarai Bangun, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, yang awalnya hanya bentuk keprihatinan atas insiden pembantingan nasi kotak, justru melebar menjadi pengungkapan dugaan pungutan liar (pungli) di sekolah tersebut. 

Satu per satu orang tua siswa mulai bersuara mengenai berbagai pungutan yang mereka alami selama ini.

Perkiraan sementara menunjukkan nilai pungutan dapat mencapai ratusan juta rupiah, mengingat jumlah siswa di sekolah tersebut hampir mencapai 1.000 orang.

Viral Guru Banting Nasi Kotak

Berawal pada Senin (10/11/2025), seusai kegiatan sosialisasi perundungan oleh Kejaksaan Negeri Kampar dan Dinas Pendidikan Kampar. 

Dalam video yang beredar luas, seorang guru honorer bernama Yon Hendri tampak membanting nasi kotak di hadapan murid dan guru lain.

Hendri mengaku kesal karena terjadi selisih pendapat mengenai teknis pembagian nasi kotak. 

Dia meminta agar pembagian dilakukan di kelas demi ketertiban, namun guru lain ingin membagikannya saat itu juga.

Aksi tersebut memicu kemarahan orang tua. 

Dua hari kemudian, Rabu (12/11/2025), ratusan wali murid dan siswa melakukan demonstrasi di sekolah.

Pengungkapan Dugaan Pungli

Protes yang awalnya menuntut penyelesaian insiden nasi kotak, berubah menjadi momentum bagi wali murid untuk mengungkap praktik pungli yang disebut sudah berlangsung lama di masa kepemimpinan Kepala Sekolah Aspinawati Harahap.

Beberapa pungutan yang dilaporkan antara lain:

• Iuran tanah timbun: Rp 50.000 per orang tua
• Iuran penghijauan sekolah: Rp 35.000 per siswa
• Potongan dana Program Indonesia Pintar (PIP): Rp 50.000 per penerima
• Pungutan pembelian buku Tes Kemampuan Akademik (TKA)
• Uang masuk sekolah tanpa kuitansi, dengan jumlah berbeda-beda
• Biaya seragam siswa baru: Rp 1 juta hingga Rp 3 juta

Seorang orang tua siswa memperkirakan total pungutan mencapai ratusan juta rupiah.

"Jumlah siswa banyak, sekitar 1.000. Kalau dikumpulkan semua, bisa ratusan juta," ujarnya, Jumat (14/11/2025).

Wali murid lain, Elnawati, menegaskan pungutan-pungutan tersebut tidak pernah dibahas secara resmi dalam rapat komite sekolah.

"Tidak ada pertanggungjawaban. Rapat cuma formalitas saja," katanya.

Hal lain juga diungkapkannya, soal sebagian orang tua tidak menerima ijazah hingga November 2025 tanpa kejelasan alasan dari sekolah.

Jumlah Siswa dan Penerima PIP

Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen, jumlah siswa SDN 021 Tarai Bangun 995 orang, terdiri 505 siswa laki-laki dan 490 siswa perempuan

• Data pada laman PIP menunjukkan: Penerima PIP 2025: 226 siswa, total anggaran Rp75.825.000
• Penerima PIP 2024: 267 siswa, total anggaran Rp117.900.000

Dinas Pendidikan Copot Kepala Sekolah dan Pecat Dua Guru

Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar bergerak cepat menyikapi demo dan laporan orang tua.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kampar, Siti, mengtakan Kepala Sekolah Aspinawati Harahap dicopot dari jabatannya.

"Kepala sekolah yang mengadu ke kami, isinya dia diintimidasi. Dengan berat hati saya sampaikan bahwa kepala sekolah dicopot," ujar Siti.

Dua guru honorer turut diberhentikan, yaitu Yon Hendri dan Reza Arya Putra, setelah banyak keluhan dari wali murid terkait perilaku dan praktik mereka di sekolah.

Ombudsman Turun Tangan

Kasus dugaan pungli dan pemotongan dana PIP ini juga menjadi perhatian Ombudsman RI Perwakilan Riau.

Kepala Ombudsman Riau, Bambang Pratama, menegaskan pihaknya akan melakukan penelusuran mendalam.

“Mengenai dugaan pemotongan PIP itu, Ombudsman akan turun,” katanya, Kamis (13/11/2025).

Ia juga menegaskan bahwa seluruh bentuk pungutan di sekolah harus ditelusuri karena menyangkut pelayanan dasar pendidikan.

“Kalau ada unsur pidananya, serahkan ke penegak hukum,” tegasnya.

Artikel ini telah tayang Tribunpekanbaru.com

Baca juga: Kronologi Penemuan Motor di Sungai Batanghari Jambi: Berkat Air Surut dan Sentuhan Kaki

Baca juga: Sejoli Bak Musang Birahi di Danau Sipin Jambi Viral, Bercumbu Sambil Dijagain