Hanya 16 Persen Masyarakat yang Percaya Ijazah Jokowi Palsu, Polisi Kantongi 6 Laporan

TRIBUNJAMBI.COM - Polemik ijazah palsu Presiden Jowo Widodo telah berlangsung lama dan melibatkan berbagai pihak dengan pandangan yang berseberangan.

 Sebagian kalangan menuding bahwa ijazah milik Presiden ke-7 RI itu tidak asli, sementara pihak lain menilai tudingan tersebut tidak berdasar dan bersifat politis.

Namun, hasil survei terbaru yang dirilis oleh lembaga Poltracking Indonesia menunjukkan kecenderungan berbeda dari narasi yang berkembang di media sosial.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yudha, melalui kanal YouTube Poltracking TV, memaparkan hasil survei yang menyoroti tingkat kepercayaan masyarakat terhadap isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo.

Dalam pemaparannya, Hanta menjelaskan bahwa hanya 16,1 persen responden yang menyatakan percaya terhadap isu tersebut.

Sebaliknya, mayoritas responden, yakni 56,8 persen, menyatakan tidak percaya, sementara 27,1 persen lainnya memilih tidak tahu atau tidak memberikan pendapat.

“Yang tidak percaya jauh lebih banyak 56,8 persen,” ujar Hanta.

Hasil survei ini menampilkan bahwa persepsi publik terhadap isu tersebut cenderung menolak tuduhan yang selama ini disebarkan oleh pihak-pihak tertentu. 

Survei juga menjadi indikator bahwa masyarakat lebih memilih menilai berdasarkan data dan kredibilitas sumber informasi.

Menanggapi hasil survei tersebut, kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Dian Sandi Utama, memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya.

Ia menyinggung kelompok yang terus menggulirkan isu ijazah palsu sebagai bentuk serangan politik terhadap Presiden Jokowi.

“Bandar akan ngamuk sepertinya ini, dari bangun tidur sampai tidur lagi usaha menyerang ijazah palsu,” tulisnya dalam unggahan yang dikutip dari akun Instagramnya.

Dian menambahkan bahwa sebagian pihak yang menentang Presiden Jokowi sebenarnya tidak berfokus pada pembuktian kebenaran, melainkan dilatarbelakangi ketidaksukaan pribadi terhadap sosok presiden tersebut.

 “Hasilnya hanya 16 persen! Ini mah bukan yang percaya tapi memang tidak suka Pak Jokowi dari dulu,” ungkapnya.

Sementara itu, proses hukum terkait isu ini menunjukkan perkembangan signifikan.