Wajah SBY Berubah Tak Salami Kapolri Jenderal Listyo di HUT ke 80 TNI, Sengaja Dilewati di Panggung

TRIBUNJAMBI.COM - Penampakan momen Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tak salam Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menimbulkan banyak spekulasi.

Ya, sikap SBY tak salam Jenderal Listyo Sigit Prabowo terekam jelas.

Momen SBY tak salami Kapolri Jenderal Listyo di perayaan HUT ke-80 TNI di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Video yang beredar terlihat SBY tak menyalami Kapolri Jenderal Listyo, padahal sebelumnya eks Presiden ke 6 ini menyalami para Jenderal TNI di sebelah Kapolri.

Dari rekaman video, awalnya SBY menaiki panggung utama mendampingi Presiden Prabowo sebagai inspektur upacara.

Kemudian ia menyambut Kepala Staf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali, dilanjutkan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) Marsekal M Tonny Harjono.

Baca juga: Tragedi Berdarah Dipicu Dendam: Pria di Sumsel Tembak Tetangga Gegara Diejek Pinjam Rp100 Ribu

Baca juga: Identitas Lengkap 7 Santri Korban Musala Ambruk di Sidoarjo Berhasil Diidentifikasi DVI Polda Jatim

Baca juga: Alphard Sitaan KPK dari Eks Wamenaker Noel Dikembalikan, Jubir: Mobil Sewaan untuk Operasional

Namun, ketika tiba di samping Tonny, di mana Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berdiri, SBY terlihat langsung melangkah maju.

Mantan Presiden RI tersebut langsung menyambut salam dari Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita yang berada di sisi kiri Kapolri, seolah-olah melewati keberadaan Listyo Sigit.

Tindakan ini dengan cepat menjadi perhatian publik.

SBY, seorang Jenderal TNI (Purn.) yang hadir dalam upacara militer terbesar bangsa, hanya menyalami jajaran Kepala Staf TNI dan Wakil Panglima TNI.

Sementara secara mencolok mengabaikan sapaan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). 

Belum ada keterangan resmi mengenai alasan di balik gestur SBY tersebut.

Momen ini terjadi tepat sebelum SBY menempatkan diri untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto di panggung kehormatan.

Karier Listyo Era Presiden SBY 

Ketika SBY berkuasa era 2004-2014, karier Listyo terus menanjak. 

Kariernya dari perwira menengah terus melejit dari komisaris polisi hingga komisaris besar polisi. 

Pada tahun 2005, Listyo menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Barat (2005)

Kemudian, berturut yakni Kabag Dalpers Ropers Polda Metro Jaya, Kapolres Pati (2009), Kapolres Sukoharjo (2010), Wakapolrestabes Semarang, Kapolres Kota Surakarta (2011)

Kemudian, Kasubdit II Dirtipidum Bareskrim Polri (2012) dan Dirreskrimum Polda Sultra (2013). 

Era Jokowi

Setelah mendampingi Presiden, Listyo Sigit secara berturut-turut memegang jabatan-jabatan strategis: Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten, Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, dan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Puncak kariernya tiba pada 27 Januari 2021 ketika ia resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri. 

Saat menjabat Kabareskrim, Listyo Sigit berhasil mengungkap beberapa kasus kakap yang menyita perhatian publik, termasuk penangkapan buronan penyiram air keras Novel Baswedan, buronan kasus Bank Bali Maria Lumowa, dan buronan Djoko Tjandra.

Namun, penanganan kasus ini juga diwarnai kerumitan dan sorotan tajam:

Keterlibatan Internal Polri: Dalam kasus Novel Baswedan dan Djoko Tjandra, terdapat kejanggalan ketika sejumlah perwira aktif Polri ikut menjadi tersangka.

Kasus Djoko Tjandra, yang menyeret Brigjen Prasetijo Utomo, juga mencuatkan nama Listyo Sigit dalam persidangan oleh Irjen Napoleon Bonaparte.

Kasus Habib Rizieq Shihab (HRS): Bareskrim Polri mengambil alih kasus kerumunan HRS di masa pandemi. 

Kasus ini menjadi kontroversi dan diperluas sorotan publik setelah terjadinya tragedi terbunuhnya enam anggota FPI di tengah proses pemeriksaan saksi. 

Sebagai Kapolri, Jenderal Listyo Sigit harus menghadapi kasus-kasus besar yang menguji integritas dan kredibilitas institusi.

Di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus Pembunuhan Brigadir J: Skandal yang menyeret mantan Kadiv Propam dan perwira-perwira tinggi Polri.

Tragedi Kerusuhan Stadion Kanjuruhan: Bencana kemanusiaan yang menuntut pertanggungjawaban aparat.

Jaringan Narkoba yang Melibatkan Jenderal Aktif: Kasus yang menunjukkan perlunya reformasi internal yang mendalam di tubuh Polri.