Korban MBG 'Meledak' Jadi 10.842 Orang, JPPI Desak Hentikan Seluruh Dapur SPPG, Guru Jadi 'Tumbal'

TRIBUNJAMBI.COM - Program pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG), yang seharusnya menjadi solusi gizi bagi jutaan anak Indonesia, kini menghadapi krisis parah. 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) merilis data mengejutkan.

Dalam laporannya, total korban keracunan akibat program ini telah menembus angka 10.842 anak hingga 4 Oktober 2025. 

Angka ini menjadi bukti telak bahwa kebijakan penutupan sebagian dapur penyedia makanan (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi/SPPG) yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak hanya gagal, tetapi justru memperburuk keadaan.

Program MBG, yang digulirkan bertahap sejak 6 Januari 2025 di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menargetkan siswa PAUD hingga SMA/SMK serta ibu hamil dan menyusui.

 Namun, alih-alih mencapai gizi, meja makan anak-anak kini disorot sebagai zona berbahaya.

Keputusan BGN untuk hanya menonaktifkan sebagian kecil SPPG pada Senin, 29 September 2025, menuai kritik pedas. 

Pasalnya, ribuan dapur lain tetap beroperasi, seolah diabaikan dari potensi bahaya yang sama.

Baca juga: Pemkab Batang Hari Jambi Perketat Pengawasan MBG Usai Kasus Keracunan Daerah Lain

Baca juga: Donald Trump Ancam Hamas Jika Tolak Gencatan Senjata dan Tetap Berkuasa di Gaza: Kehancuran Total

Baca juga: Kondisi Terkini Kesehatan Jokowi: Pemulihan Alergi Kulit, Dianjurkan Tak Terpapar Panas Matahari

Catatan JPPI menunjukkan dampak buruk dari kebijakan "setengah hati" ini. 

Dalam sepekan pasca penutupan sebagian SPPG (29 September–3 Oktober 2025), jumlah korban keracunan baru justru melonjak 1.833 anak.

"Dapat disimpulkan, penutupan sebagian SPPG tidak efektif. BGN harus segera menghentikan seluruh SPPG di Indonesia sebelum korban bertambah lebih banyak," tegas Koordinator Nasional JPPI, Ubaid Matraji, dengan nada mendesak.

JPPI beralasan, akar masalah keracunan MBG jauh lebih dalam dari sekadar makanan basi. 

Mereka menyoroti lemahnya standar pengawasan, distribusi bahan pangan yang tidak layak.

Hingga dugaan manipulasi data pelaporan yang kompleks dan sistemik.

Penyebaran Meluas dan Intimidasi di Lapangan

Kekhawatiran JPPI semakin beralasan mengingat penyebaran kasus yang meluas.