Fantastis! Ini Harta Kekayaan Menkeu Purbaya yang Sebut Dirut Bank Pusing Usai Dapat Rp200 Triliun

TRIBUNJAMBI.COM - Intip harta kekayaan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, angkanya fantastis!

Sejak resmi jadi Menteri Keuangan (Menkeu) menggantikan Sri Mulyani, Purbaya Yudhi Sadewa kerap jadi sorotan.

Terbaru, Purbaya sebut para Dirut Bank dibuat pusing usai diguyur Rp 200 triliun.

Kini harta kekayaan Purbaya pun membuat penasaran publik.

Nah, berikut harta kekayaan Purbaya yang terbilang fantastis.

Diketahui Purbaya memiliki harta kekayaan senilai Rp 39,2 miliar.

Selain itu, Purbaya juga tercatat memiliki alat transportasi berupa mobil dan motor yang mencapai Rp3,6 miliar.

Baca juga: Menkeu Purbaya Bakal Bongkar Permainan Cukai Rokok, Bakal Ada Bersih-bersih: Dari Situ Saya Bergerak

Baca juga: Daftar Menteri Warisan Jokowi di Kabinet Prabowo, Pengamat Sebut Bisa Jadi Musuh dalam Selimut

Baca juga: Jejak Terakhir Yuda, Sempat Bertemu Fitri 2024 Sebelum Ditemukan Jadi Kerangka dalam Pohon Aren

Purbaya melaporkan harta kekayaan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 Maret 2025 saat masih menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berikut ini Rincian harta kekayaan Menkeu Purbaya.

Dalam LHKPN itu terlihat ada kenaikan harta sekitar Rp6,3 miliar dari laporan tahun sebelumnya.

Dilansir dari laman elhkpn.kpk.go.id, Purbaya mempunyai aset tanah dan bangunan yang seluruhnya milik sendiri senilai Rp30.500.000.000.

Meliputi tanah dan bangunan seluas 2.152 meter persegi (m2)/400 m2 di Jakarta Selatan setara Rp13.000.000.000; tanah dan bangunan seluas 120 m2/100 m2 di Jakarta Selatan Rp1.500.000.000; dan tanah seluas 1.787 m2 di Jakarta Selatan Rp16.000.000.000.

Purbaya juga melaporkan kepemilikan aset kendaraan senilai Rp3.606.000.000. Rinciannya terdiri dari Mobil Mercedes Benz Sedan Tahun 2008 seharga Rp200.000.000; Mobil BMW Jip atau SUV Tahun 2019 Rp1.600.000.000; Mobil Toyota Alphard Minibus Tahun 2019 Rp1.000.000.000.

Kemudian Motor Yamaha XMAX BG6 AT Tahun 2018 Rp55.000.000; Mobil Peugeot Jip atau SUV New 5008 Tahun 2019 Rp730.000.000; dan Motor Honda Vario 125 Tahun 2021 Rp21.000.000.

Seluruh aset tersebut juga merupakan hasil sendiri.

Lebih lanjut, Purbaya juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai Rp684.000.000; surat berharga Rp220.000.000; serta kas dan setara kas Rp4.200.000.000.

"Total harta kekayaan Rp39.210.000.000," sebagaimana dilansir dari laman e-LHKPN KPK.

Terdapat peningkatan harta kekayaan sejumlah Rp6.362.200.000 dari laporan tahun sebelumnya.

Pada 27 Maret 2024, Purbaya melaporkan harta kekayaan senilai Rp32.847.800.000 ke KPK

Berikut Rincian Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa 

Berdasarkan data dari e-lhkpn, Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan (Menkeu) memiliki total harta kekayaan mencapai Rp39,2 miliar.

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp30.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 2.152 m2/400 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp13.000.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/100 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp1.500.000.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.787 m2 di Jakarta Selatan, Hasil Sendiri Rp16.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp3.606.000.000 

1. Mobil, Mercedes Benz Sedan Tahun 2008, Hasil Sendiri Rp200.000.000

2. Mobil, BMW Jip atau SUV Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp1.600.000.000

3. Mobil, Toyota Alphard Minibus Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp1.000.000.000.

4. Motor, Yamaha XMAX BG6 AT Tahun 2018, Hasil Sendiri Rp55.000.000

5. Mobil, Peugeot Jip atau SUV New 5008 Tahun 2019, Hasil Sendiri Rp730.000.000

6. Motor, Honda Vario 125 Tahun 2021, Hasil Sendiri Rp21.000.000.

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp684.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp220.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp4.200.000.000

F. HARTA LAINNYA: -

Sub Total Rp39.210.000.000

HUTANG: -

TOTAL HARTA KEKAYAAN Rp39.210.000.000

Sebelumnya Menkeu Purbaya mengungkapkan bahwa para direktur utama (Dirut) perbankan pusing usai menerima gelontoran dana pemerintah senilai Rp 200 triliun.

Hal ini disampaikan Purbaya saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp 200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.

"(Kalau menambah deposito di perbankan), nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah.

Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing, 'aduh dikasih duit banyak nih, aduh'," kata Purbaya seraya menepuk telapak tangan ke kening, mempraktikkan para Dirut bank pusing, dalam konferensi pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Tribun-medan.com dari Kompas.com, Selasa (16/9/2025).

Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp 7 triliun.

Namun, Purbaya menolaknya.

"Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp 200 triliun banknya bilang apa? 'Saya hanya sanggup menyerap Rp 7 triliun'. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir," jelas Purbaya.

Lebih lanjut Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan ditarik pemerintah dalam enam bulan ke depan.

Pasalnya kata Purbaya, cadangan dana pemerintah yang disimpan di bank sentral biasanya jauh lebih besar sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara/APBN.

"Kalau Rp 200 triliun saja (yang dialihkan ke Bank Himbara) tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable untuk di bank maupun untuk pembiayaan program pembangunan yang lain," tandas Purbaya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp 200 triliun. Purbaya mengatakan, kebijakan ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Jadi saya pastikan dana yang Rp 200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini dan mungkin banknya habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit sehingga ekonominya bisa bergerak," ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Purbaya menjelaskan, dana pemerintah yang disalurkan ke perbankan ini bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).

Dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun ini disalurkan ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI).