Nasib Warga Indonesia di Nepal Pasca Unjuk Rasa Besar-besaran

TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menegaskan bahwa seluruh warga negara Indonesia (WNI) di Nepal dalam kondisi selamat pascademonstrasi besar-besaran yang berujung kerusuhan dan pergantian kepemimpinan di negara tersebut.

 Tidak ada satupun WNI yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut.

Direktur Perlindungan WNI Kemenlu, Judha Nugraha, menyampaikan bahwa sejak kerusuhan pecah pada 8 September 2025, pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Dhaka langsung melakukan langkah-langkah perlindungan terhadap seluruh WNI yang berada di Nepal.

 “Sejak awal kerusuhan terjadi, Kemenlu berkoordinasi intensif dengan KBRI Dhaka yang memiliki Konsul Kehormatan di Kathmandu,” ujar Judha saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Sabtu (13/9/2025).

Menurut data Kemenlu, terdapat 134 WNI di Nepal. Dari jumlah tersebut, 56 orang merupakan warga yang tinggal menetap, sementara 78 lainnya berada di Nepal untuk kunjungan singkat, baik sebagai wisatawan maupun peserta konferensi internasional.

Sejak 11 September 2025, proses pemulangan WNI mulai dilakukan secara bertahap. Hingga 13 September, sebanyak 57 orang sudah kembali ke Indonesia.

 Sisanya, 21 WNI dijadwalkan dipulangkan pada 15, 17, dan 18 September. Dengan demikian, seluruh WNI yang melakukan kunjungan singkat ditargetkan sudah kembali ke tanah air pada 18 September 2025.

Sementara itu, 56 WNI yang telah lama bermukim di Nepal memutuskan tetap bertahan karena memiliki keluarga dan kehidupan yang sudah menetap di sana.

 Kemenlu memastikan bahwa mereka berada dalam pengawasan langsung KBRI Dhaka dan mendapat pendampingan dari dua staf KBRI yang saat ini bertugas di Kathmandu.

Judha menambahkan bahwa KBRI Dhaka juga telah menyusun rencana kontijensi untuk menghadapi kemungkinan memburuknya situasi di Nepal. 

“Langkah ini tetap dilakukan meskipun kondisi di lapangan saat ini relatif kondusif, dengan transportasi umum yang kembali beroperasi normal,” katanya.

Kerusuhan yang terjadi di Nepal sendiri dipicu oleh meningkatnya ketegangan sosial dan ekonomi. 

Gelombang protes yang berawal dari media sosial menyoroti kesenjangan antara kehidupan anak-anak pejabat atau “Nepo Kids” dan kondisi rakyat kebanyakan.

 Aksi tersebut kemudian meluas menjadi tuntutan terhadap korupsi dan stagnasi ekonomi, dengan tingkat pengangguran pemuda mencapai 20,8 persen dan produk domestik bruto (PDB) per kapita hanya USD 1.447 menurut data Bank Dunia.

Kerusuhan yang berlangsung beberapa hari berujung pada pengunduran diri Perdana Menteri Khagda Prasad Sharma Oli.