MEMANAS, PM Qatar Bersumpah Balas Serangan Israel

TRIBUNJAMBI.COM -Perdana Menteri Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani menegaskan negaranya tidak akan tinggal diam atas serangan Israel yang mengguncang ibu kota Doha pada Selasa (9/9/2025). 

Dalam konferensi pers resmi, Al-Thani menyebut serangan itu sebagai bentuk “terorisme negara” dan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Qatar.

“Negara Qatar berkomitmen untuk bertindak tegas terhadap apa pun yang menargetkan wilayahnya dan akan berhak untuk membalas serta mengambil semua tindakan yang diperlukan,” tegas Al-Thani, dilansir Reuters.

Militer Israel berdalih serangan ke Doha ditujukan untuk melemahkan kepemimpinan politik Hamas yang disebut masih menggunakan Qatar sebagai pusat strategi dan diplomasi, termasuk negosiasi pembebasan sandera.

 Namun klaim itu justru memicu kecaman internasional, sebab rudal yang ditembakkan menghantam kawasan permukiman padat.

Menurut laporan Al Jazeera, ledakan merusak kompleks perumahan, memecahkan kaca jendela apartemen, dan merobohkan sejumlah rumah di sekitar lokasi. 

Kementerian Dalam Negeri Qatar melaporkan sedikitnya enam orang tewas, termasuk seorang pejabat keamanan Qatar serta lima anggota Hamas. 

Di antara korban terdapat putra pemimpin Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, serta seorang ajudannya.

Selain korban jiwa, lebih dari 20 warga sipil mengalami luka-luka akibat terkena serpihan bangunan. 

Infrastruktur publik juga terdampak, termasuk jaringan listrik dan komunikasi di sekitar area ledakan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed Al Ansari, menegaskan serangan tersebut telah melukai warga sipil dan merusak fasilitas umum.

 “Serangan ini adalah pelanggaran berat hukum internasional dan mengancam keamanan warga Qatar,” ujarnya.

Sikap Qatar: Balasan Diplomatik atau Hukum Internasional

Meski Al-Thani bersumpah membalas, pemerintah Qatar belum merinci bentuk serangan balasan yang akan diambil.

 Analis menilai kapasitas militer Qatar relatif kecil dibanding Iran atau Israel, sehingga jalur diplomasi dan hukum internasional menjadi opsi yang lebih mungkin.