Berita Viral

Awal Mula Kasus Lama Anggota DPRD di Wakatobi Terbongkar Setelah 11 Tahun DPO, Kok Bisa Dapat SKCK?

Tayang: Selasa, 9 September 2025 09:42 WIB

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat

lihat foto

Awal Mula Kasus Lama Anggota DPRD di Wakatobi Terbongkar Setelah 11 Tahun DPO, Kok Bisa Dapat SKCK?

Ist

La Ode Litao alias Litao alias La Lita DPO 11 tahun lolos jadi Anggota DPRD Wakatobi

Baca Selanjutnya:

Kekayaan Mian, Wakil Gubernur Bengkulu periode 2025-2030, Hartanya Rp11,4 M

TRIBUNJAMBI.COM - Nama La Ode Litao alias Litao alias La Lita, politisi Partai Hanura mendadak menjadi sorotan publik.

Sorotan itu bukan karena prestasinya, melainkan karena ia tercatat sebagai buronan atau daftar pencarian orang (DPO) kasus pembunuhan.

Dia telah melarikan diri selama 11 tahun.

Lebih mengejutkan lagi, ia berhasil terpilih dan dilantik menjadi Anggota DPRD Wakatobi pada 1 Oktober 2024.

Terbongkarnya kasus ini berawal dari kegigihan keluarga Wiranto (17), korban pembunuhan yang tewas pada 25 Oktober 2014.

Selama belasan tahun, keluarga terus mempertanyakan perkembangan kasus kematian Wiranto kepada Polres Wakatobi.

Mereka merasa tidak puas dengan penanganan kasus yang terkesan lamban.

Puncaknya, setelah desakan yang tak kunjung berhenti, kasus ini kembali dibuka, dan nama Litao muncul ke permukaan.

Pada malam naas tahun 2014, Wiranto tewas setelah dikeroyok oleh tiga orang di sebuah acara di Lingkungan Topa, Kelurahan Mandati I, Kecamatan Wangiwangi Selatan, Wakatobi.

Peristiwa itu terjadi setelah Wiranto tak sengaja bersenggolan dengan salah satu pelaku.

Ketiga pelaku yang terlibat adalah Rahmat La Dongi, La Ode Herman, dan La Ode Litao.

Setelah kejadian, Rahmat dan Herman berhasil ditangkap dan divonis 4 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri (PN) Baubau.

Namun, La Ode Litao menghilang dan masuk dalam daftar DPO Polres Wakatobi. Selama lebih dari satu dekade, jejak Litao tak terendus.

Masyarakat Wakatobi dikejutkan dengan kemunculan Litao sebagai calon legislatif (caleg) dari Partai Hanura dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Namun yang menjadi pertanyaan besar adalah bagaimana seorang buronan pembunuhan bisa lolos mengurus semua dokumen yang diperlukan, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan dokumen KPU setempat.

Padahal, seharusnya namanya sudah tercatat sebagai DPO di kepolisian sejak 2014.

Kelalaian ini pun memicu pertanyaan publik tentang profesionalisme jajaran Polres Wakatobi.

Meskipun statusnya sebagai DPO, Litao berhasil mengamankan satu kursi di DPRD Wakatobi.

Ia dilantik pada 1 Oktober 2024.

Namun, tak lama setelah itu, desakan dari keluarga korban memaksa polisi untuk bertindak.

Akhirnya, setelah ribut-ribut, Litao resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) berdasarkan surat penetapan nomor tap/126/VIII/RES.1.7/2025.

Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Iis Kristian, memastikan bahwa Litao akan diproses sesuai hukum yang berlaku.

"Selanjutnya pasti akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegas Iis.

Saat dimintai tanggapan, Litao yang kini berstatus tersangka enggan memberikan banyak komentar.

"Saya koordinasi dengan kuasa hukum dahulu. Nanti berkabar lagi, saya sedang sibuk," ujarnya singkat.

Di sisi lain, keluarga korban melalui kuasa hukumnya, La Ode Muhammad Sofyan Nurhasan, menyambut baik perkembangan kasus ini.

"Lebih dari 10 tahun keluarga menanti keadilan. Dan, kami berharap hal itu segera ditegakkan," ungkapnya.

Nurhasan juga menyoroti dugaan ketidakprofesionalan Polres Wakatobi dalam menangani kasus ini, yang membuat mereka harus melaporkannya ke Propam.

Atas perbuatannya, Litao kini terancam dijerat Pasal 80 Ayat 3 Juncto Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga Rp3 miliar.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News