Gigit Jari Hotman Paris, Pihak Istana Tolak Gelar Perkara Kasus Korupsi Nadiem Makarim depan Prabowo

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Hotman Paris untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto nampaknya sulit terwujud.

Pihak istana menolak permintaan Hotman Paris untuk menggelar perkara Nadiem Makarim di hadapan Prabowo Subianto.

Ya, Hotman Paris merupakan kuasa hukum dari eks Mendikbud Nadiem Makarim yang kini jadi tersangka atas korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menggunakan anggaran negara Rp 9,8 triliun.

Sebelumnya Kejagung menemukan ada indikasi kerugian negara Rp 1,9 triliun.

Kemudian usai memeriksa sejumlah sanksi, Kejagung pun menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka.

Terkait hal ini, kuasa hukum Nadiem Makarim, yakni Hotman Paris meminta bertemu Presiden Prabowo Subianto guna menjelaskan duduk soal kasus ini secara gamblang.

Baca juga: Penyebab Tubuh Tiara Dipotong 65 Bagian, Alvi Kesal Didesak Beli HP Baru, Sudah Pacaran 3 Tahun

Baca juga: Kekayaan Uya Kuya Capai Rp75,5 M, Punya Tanah di Amerika hingga Utang Rp1,1 M

Baca juga: Akhirnya Terkuak Curhatan Arya Daru Sebenarnya Sebelum Tewas di Kos, Cuma Vara yang Tahu Isi Hatinya

Karena Hotman meyakini, Nadiem Makarim tak korupsi uang negara sepeser pun.

Bagi Hotman Paris, waktu 10 menit saja sudah cukup untuk dirinya membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak bersalah.

Menurutnya, hasil penyelidikan justru membuktikan bahwa Nadiem Makarim tidak menerima uang suap dan tidak melakukan mark-up harga laptop. 

"Saya hanya butuh 10 menit untuk membuktikan itu di depan Presiden Prabowo,” kata Hotman Paris.

Dia bahkan meminta agar perkara ini digelar terbuka di Istana agar publik bisa melihat langsung fakta sebenarnya.

Melalui akun Instagram resminya, Hotman Paris membuat seruan langsung kepada mantan Presiden Joko Widodo dan Presiden Prabowo Subianto.

Ia mengklaim bahwa hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang ia dapatkan tidak menunjukkan adanya mark-up signifikan pada harga pengadaan laptop.

Dalam sebuah video singkat, Hotman mengawali pesannya dengan menyapa Presiden dan menyebut bahwa kliennya, Nadiem Makarim, saat ini masih ditahan di Kejaksaan Agung.

Ia menjelaskan bahwa BPKP telah melakukan dua kali audit terhadap proyek pengadaan laptop tersebut untuk menilai ketepatan sasaran, waktu, harga, manfaat, dan kualitas.