Nasib DPRD Jabar Penuh Sampah, Emak-emak Bernuansa Pink Sampaikan Tuntutan

TRIBUNJAMBI.COM - Warga gelar aksi demo di  Kantor DPRD Jawa Barat, Kamis (4/9/2025).

Kali ini, suara yang menggelegar bukan datang dari kalangan mahasiswa atau buruh, melainkan dari masyarakat sipil yang didominasi ibu-ibu atau emak-emak.

Puluhan perempuan itu hadir dengan pakaian serba pink, menghadirkan warna mencolok di tengah halaman gedung wakil rakyat.

Warna pink yang mereka kenakan bukan sekadar gaya, melainkan simbol keberanian sekaligus perlawanan.

Ibu-ibu tersebut tergabung dalam beberapa forum, seperti Dago Melawan, Tamansari Bersatu, Sukahaji Melawan, Cipedes Melawan, hingga Rakyat Anti Penggusuran.

Kehadiran mereka menambah wajah baru gerakan sosial di Jawa Barat yang kerap diwarnai tuntutan keras terhadap kebijakan pemerintah.

Aksi kali ini menyuarakan berbagai persoalan, mulai dari tindakan represif aparat hingga isu korupsi yang dianggap merajalela.

Massa menuntut agar undang-undang perampasan aset koruptor segera disahkan tanpa penundaan.

Selain itu, mereka mendesak agar anggaran tunjangan DPR dipangkas demi kepentingan rakyat banyak.

Dalam aksinya, massa tidak hanya berorasi, tetapi juga melakukan teatrikal.

Beberapa kantong plastik berisi sampah dilemparkan ke arah pagar Gedung DPRD Jawa Barat.

Aksi simbolis itu dilakukan sebagai gambaran kekecewaan terhadap kondisi bangsa yang mereka anggap carut-marut.

“Kami dari masyarakat kampung kota ikut menyuarakan mengenai represif aparat, mengenai juga tuntutan bagi para koruptor untuk disita asetnya dan diberlakukan hukuman mati sekalipun kami tidak berkeberatan,” ujar Angga, koordinator aksi.

Menurut Angga, korupsi telah menggerogoti sendi-sendi kehidupan masyarakat dan harus diberantas hingga ke akarnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah Jawa Barat sebaiknya membatalkan kerja sama dengan TNI yang dianggap sarat kepentingan militer.

“Bedakan kepentingan militer dengan kepentingan sipil, sehingga supremasi sipil harus berada di atas segalanya. Termasuk juga dengan reformasi polri dan pembersihan dewan dan politik praktis dari praktek-praktek korupsi dan segala macamnya,” katanya.

Tuntutan yang mereka bawa cukup luas, mencakup isu sosial, ekonomi, hingga pertahanan.

Poin pertama menyoroti brutalitas aparat yang dianggap merugikan rakyat sipil.

Mereka juga mengecam praktik penangkapan ilegal dan sweeping yang dianggap menakutkan masyarakat.

Selain itu, massa menuntut peningkatan upah pekerja di semua sektor dengan jaminan kerja yang adil.

Korupsi menjadi sorotan tajam, dengan desakan perampasan seluruh aset pelaku dan penerapan hukuman mati.

Isu agraria turut disuarakan, dengan tuntutan reforma agraria sejati demi distribusi tanah yang berpihak pada rakyat, bukan korporasi.

Mereka juga meminta penurunan pajak rakyat, harga kebutuhan pokok, tarif listrik, serta BBM yang dirasa semakin membebani.

Sebaliknya, pajak bagi impor, konglomerat, dan perusahaan multinasional didesak untuk dinaikkan.

Anggaran pejabat, DPR, TNI, dan Polri diminta dipangkas untuk memperbesar porsi anggaran pendidikan dan kesejahteraan.

Perjanjian kerja sama TNI AD–Pemprov Jabar tentang Manunggal Karya Bakti juga ditolak mentah-mentah.

Tuntutan lain yang mencuat adalah reformasi Polri serta penguatan supremasi sipil.

Massa juga mendesak agar aparat pelaku kekerasan pada aksi Agustus 2025 diadili secara transparan.

Poin terakhir, mereka menegaskan agar masyarakat yang ditangkap saat demonstrasi Agustus–September segera dibebaskan.

Bagi para demonstran, kemarahan rakyat tidak bisa dianggap sebagai terorisme, melainkan bentuk ekspresi politik yang sah.

Artikel ini diolah dari Tribunjabar

Baca juga: Daftar 10 Korban Jiwa dalam Aksi Unjuk Rasa Agustus 2025 versi Komnas HAM