Pengakuan Kaesang Ada Pihak yang Menabrakkan Jokowi dengan Prabowo: Ada yang Ingin Perpecahan

TRIBUNJAMBI.COM - Kericuhan yang terjadi selama demo kini mulai ditunggai orang-orang berkeinginan jahat.

Demo yang awalnya menuntut pembubaran DPR RI kini berujung pada anarkis dan penyerangan ke kantor polisi.

Aksi demo ini mengakibatkan 5 orang tewas dan puluhan luka-luka.

Demo yang dimulai disisipi oleh orang-orang yang ingin negara ribut ini sudah dibaca oleh Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.

Dikatakan Kaesang Pangarep ada pihak yang mencoba membenturkan Prabowo Subianto dengan Jokokwi.

"Kami mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Program-program pro-rakyat dan pemberantasan korupsi merupakan program penting yang mendesak untuk terus dilanjutkan," kata Kaesang dalam keterangannya, Senin (1/9/2025).

Baca juga: Sosok Ajie Karim Anggota DPRD Kepergok Dugem ketika Rakyat Demo, Video Joget Langsung Viral

Baca juga: Aksi Martoni Mahasiswa Selamatkan Foto Pahlawan di Gedung DPRD Terbakar Viral: Saya Titip ke Brimob

Baca juga: Terkuak Kejanggalan Rumah Sri Mulyani Saat Dijarah, Ada Kode Pakai Petasan hingga Ada 2 Gelombang

Dia mengatakan bahwa pihak yang menarasikan konflik Prabowo dan Jokowi sebagai pengadu domba.

"DPP PSI dengan tegas menyatakan bahwa itu adalah bohong dan menyesatkan. Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa," kata dia.

Dia lalu menyinggung soal Kongres PSI 2025 di Solo yang telah menegaskan dukungannya kepada Prabowo.

"Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo; Merah Putih kata PSI!" tandasnya.

12 poin sikap Prabowo

Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hingga Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan sikap terkait aksi demo masyarakat di depan Gedung DPR Jakarta hingga berbagai wilayah Indonesia.

Dari beberapa poin yang disampaikan Prabowo di hadapan awak media pada Minggu (31/8/2025), satu di antaranya menyinggung besaran tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang bakal dicabut.

Soal tunjangan DPR ini memang menjadi salah satu polemik yang dikritik massa aksi demo di Jakarta dan sejumlah wilayah.

Gelombang demonstrasi besar-besaran sejak 25 Agustus 2025 dipicu kemarahan publik terhadap pernyataan kontroversial sejumlah anggota DPR terkait gaji dan tunjangan DPR Rp50 juta, serta tuntutan reformasi lembaga legislatif.