KPK Bakal Surati Kemendagri dan Presiden Prabowo: Nonaktifkan Bupati Sudewo, Warga Kirim Tolak Angin

TRIBUNJAMBI.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK disebut bakal menyurati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Presiden Prabowo Subianto.

Surat tersebut perihal penonaktifan Bupati Pati, Sudewo.

Hal itu disampaikan Koordinator lapangan aksi warga Pati, Supriyono alias Boto.

Pernyataan itu disampaikannya usai melakukan pertemuan antara warga Kabupaten Pati dengan KPK di Jakarta, Senin (1/9/2025). 

Kata dia, KPK akan berkoordinasi secara internal untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bupati Sudewo.

Dia bersama ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) menggelar aksi unjuk rasa mendesak KPK segera menetapkan Sudewo sebagai tersangka.

Tersangka itu dalam kasus dugaan suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).

"Intinya dari audiensi tersebut, KPK akan berkoordinasi hari ini untuk menerbitkan surat rekomendasi penonaktifan Bapak Bupati Pati Sudewo," ujar Supriyono kepada wartawan.

Baca juga: 2 Cara Berhentikan Sudewo dari Jabatan Bupati Pati Diungkap Pakar Tata Negara, Apa Saja?

Baca juga: Heboh Siswa SMP Ikut Demo di Telanaipura Jambi, Momen Dijemput Emak Viral

Baca juga: Pedas Komentar Aktivis Diaspora Salsa ke Ahmad Sahroni Dkk: Nonaktif atau Dipecat? Harus Tegas!

"Ke Kemendagri dan Presiden Prabowo, nanti kita akan minta salinannya," tambahnya.

Dalam aksinya, ratusan warga Pati datang menggunakan sedikitnya tujuh bus.

Mereka juga melakukan aksi simbolis dengan memberikan "Tolak Angin" kepada KPK. 

Menurut Supriyono, hal ini merupakan sindiran karena lembaga antirasuah dinilai "masuk angin" atau lamban dalam menangani kasus yang diduga menjerat Sudewo.

"Kayaknya KPK itu masuk angin dan biar enggak masuk angin," cetus Supriyono.

Ia menegaskan bahwa masyarakat Pati sudah geram karena KPK tidak kunjung menaikkan status hukum Sudewo.

Meskipun yang bersangkutan telah mengembalikan uang sebesar Rp720 juta ke KPK.