Daftar 5 Anggota DPR RI yang Dinonaktifkan Partainya, Pernyataannya Picu Kemarahan Publik

TRIBUNJAMBI.COM - Daftar anggota DPR RI yang dinonaktifkan partainya pasca pernyataannya jadi kontroversi dan jadi pemicu demo besar-besaran yang berakhir ricuh.

Pernyataan dan sikap sejumlah anggota DPR RI dianggap sebagai pemicu kemarahan publik, yakni mulai berjoget di saat masyarakat susah, menyebut rakyat tolol, hingga membela tunjangan ratusan juta rupiah yang diterima anggota DPR.

Lantas siapa saja anggota DPR RI yang sudah dinonaktifkan partainya?

NasDem

Dua anggota DPR RI dari NasDem yang dinonaktifkan, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach.

Keputusan itu diteken langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim pada Minggu (31/8/2025). 

Keduanya bakal tidak lagi aktif menjadi anggota DPR RI per 1 September 2025. 

"Bahwa atas pertimbangan hal-hal tersebut di atas, dengan ini DPP Partai NasDem menyatakan terhitung sejak hari Senin, 1 September 2025, DPP Partai NasDem menonaktifkan saudara Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai NasDem," kata Hermawi dalam keterangan resminya, Minggu.

Baca juga: Profil Adies Kadir, Kader Golkar Dinonaktifkan dari DPR RI Akibat Bocorkan Tunjangan Rp50 Juta

Baca juga: 1.000 Lilin dan Doa Bersama di Polda Jambi, Aksi Solidaritas untuk Ojol Affan

Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach diketahui sama-sama menyampaikan pernyataan yang memantik kemarahan publik. 

Sahroni sempat menyebut, usulan untuk membubarkan DPR RI disampaikan oleh orang tolol. 

Ia juga menyatakan mendukung Polda Metro Jaya menangkap dan memenjarakan massa aksi yang bertindak anarkis, sekalipun mereka masih anak-anak. 

Sementara, Nafa Urbach membela kenaikan tunjangan anggota DPR RI. 

Ia menyebut, perjalanan dari rumahnya di Bintaro ke DPR RI, Senayan macet, sehingga membutuhkan tunjangan perumahan.

PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) resmi memutuskan untuk menonaktifkan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dari DPR RI.