Reshuffle Kabinet Prabowo: Antara Kinerja, Politik, dan “Dejokowinisasi”

Reshuffle Kabinet Prabowo: Antara Kinerja, Politik, dan “Dejokowinisasi”

oleh: Mochammad Farisi, Dosen Fakultas Hukum UNJA dan Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia)

Presiden Prabowo Subianto akhirnya melakukan reshuffle kabinet pada 8 September 2025. Empat kursi menteri diganti sekaligus, sebuah langkah yang langsung memicu diskusi publik. Tentu saja, reshuffle adalah hak prerogatif presiden, tetapi publik berhak menafsirkan: apakah ini demi kinerja, atau sekadar kalkulasi politik?

Hak Prerogatif dan Realitas Politik

Dalam teori ketatanegaraan, presiden bebas memilih siapa pembantunya. Namun dalam praktik, reshuffle selalu sarat kepentingan politik. Sebab, jabatan menteri bukan sekadar jabatan teknis, melainkan jabatan politik yang dipengaruhi koalisi, kekuatan partai, dan strategi kekuasaan.

Menteri Keuangan: Kursi Paling “Seksi”

Perhatian publik paling besar tertuju pada Sri Mulyani Indrawati, yang digantikan oleh Purbaya Yudhi Sadewa. Kursi Menteri Keuangan adalah kursi paling “seksi”: ia adalah bendahara negara, wajah stabilitas fiskal, dan penentu kepercayaan pasar.

Keputusan ini tidak mengejutkan. Sri Mulyani sejak lama disebut ingin mundur, sementara tekanan publik makin keras pasca demonstrasi besar yang menyorot kondisi keuangan negara: defisit, pajak, efisiensi anggaran, hingga utang publik. Purbaya, seorang teknokrat, kini harus membuktikan diri: membangun kepercayaan pasar sekaligus menawarkan strategi jitu agar fiskal tidak terus jadi beban rakyat.

Menko Polhukam: Tersingkir dalam Diam

Budi Gunawan juga akhirnya dicopot dari kursi Menko Polhukam. Sebenarnya sinyal pergantian sudah terbaca. Saat demonstrasi besar meluas, ia hampir tak pernah muncul di publik. Bahkan ketika konferensi pers digelar, justru Menteri Pertahanan yang tampil. Hal ini memperkuat kesan lemahnya koordinasi politik dan keamanan.

Namun, saya menduga ada faktor politik lain yang lebih menentukan. Anehnya, Kapolri tetap bertahan, padahal kegagalan mengendalikan situasi keamanan jelas tidak bisa dipisahkan dari eksekusi di lapangan.

Menteri Koperasi dan Menpora: Politik dan Minim Prestasi

Budi Arie Setiadi akhirnya digantikan oleh Ferry Juliantono. Nama Budi Arie sudah lama masuk radar reshuffle: selain kinerjanya dipertanyakan, ia juga kerap terseret isu negatif persoalan hukum judi online. Tak heran bila Presiden ingin figur baru yang lebih bersih dan memiliki legitimasi politik lebih kuat.

Sementara Dito Ariotedjo lengser dari kursi Menpora. Selama menjabat, prestasi olahraga nasional tidak menunjukkan lonjakan berarti. Publik wajar menuntut penyegaran: Menpora yang bukan sekadar pengelola event, tetapi punya semangat dan visi membangun prestasi.

Reshuffle: Mendengar Suara Rakyat