Warga Desa Parit Desak DPRD Bentuk Pansus dan Audit Kinerja Kades

TRIBUNJAMBI.COM,  SENGETI - Gejolak di Desa Parit, Kabupaten Muaro Jambi, memuncak. Puluhan warga mendatangi Kantor DPRD Muaro Jambi. Selasa (10/3). 

Masyarakat itu membawa tuntutan keras terkait dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran desa selama 10 tahun terakhir, tepatnya rentang tahun 2015 hingga 2025.

​Kedatangan massa yang dipimpin oleh Rizki ini diterima langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta. Mereka mendesak legislatif segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Desa untuk membongkar sengkarut pembangunan di desa mereka.

Pembangunan yang dilakukan dimasa kepemimpinan Muhammad Aman sebagai Kepala Desa banyak membuat tanda tanya masyarakat.  Masyarakat menilai ketimpangan antara perencanaan yang disusun pemerintah desa dengan fakta di lapangan berbanding terbalik. Warga menilai banyak program yang masuk dalam rencana kerja desa, namun fisiknya tidak terlihat atau pengerjaannya asal-asalan.

​"Perencanaan ada, tapi realisasinya mana? Pembangunan drainase dan pengembangan taman desa yang harusnya jadi fasilitas warga, sampai sekarang tidak jelas progresnya. Begitu juga dengan Jalan Usaha Tani (JUT) yang sangat krusial bagi petani kami," kata warga.

Menurut mereka,  banyak pembangunan terutama Jalan Usaha Tani (JUT) yang dibangun terkesan hanya menghamburkan uang saja. Sebab setelah dibangun tidak ada perawatan.

"Jalannya sudah dibuka, kemudian dibiarkan saja jadi semak belukar. Jadi tidak ada manfaatnya, " kata Kholis warga lainnya.

Oleh karena itu, mereka meminta Inspektorat Kabupaten Muaro Jambi segera turun ke lapangan untuk melakukan audit investigatif terhadap seluruh proyek fisik. Tidak tanggung-tanggung, warga meminta pemeriksaan menyeluruh terhadap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana desa dari tahun 2015 hingga 2025.

"Kami minta turun kelapangan untuk ngecek seluruh pengerjaan fisik selama dua periode kepemimpinan Kades Aman," imbuhnya.  (Tribunjambi/Muzakkir )

Baca juga: Kades Sungai Kapas Buka Suara, Insentif Tertunda Dampak PMK 81, Bukan Penyelewengan

Baca juga: Pernyataan Terakhir Kades Sungai Kapas Merangin Mundur Usai Didemo Warga