Program OPBM Dapat Dukungan, Penutupan TPS Dinilai Terlalu Cepat

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Program Operasional Pengelolaan Bersama Masyarakat (OPBM) yang digagas Pemerintah Kota Jambi dinilai sebagai langkah positif untuk mengatasi persoalan sampah yang selama ini menjadi masalah menahun di Kota Jambi.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai pelaksanaan program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan di lapangan, terutama terkait sosialisasi dan kesiapan masyarakat.

Hal itu mengemuka dalam diskusi penanganan sampah yang digelar Pemerintah Kota Jambi bersama berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, aktivis LSM, wartawan, hingga masyarakat umum, Sabtu (13/6/2026).

Mayoritas peserta diskusi menilai konsep OPBM cukup baik dan berpotensi menjadi solusi dalam mengurangi penumpukan sampah di Kota Jambi. Namun, pelaksanaannya dinilai terlalu cepat sehingga menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

Salah seorang peserta diskusi, Wahyudi, mengatakan persoalan utama dalam program tersebut adalah minimnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat sebelum program dijalankan.

Menurutnya, banyak warga yang belum memahami mekanisme OPBM, sementara sejumlah Tempat Pembuangan Sampah (TPS) telah lebih dahulu ditutup.

"Kenapa TPS dihancurkan dahulu baru program berjalan? Seharusnya masyarakat diberi pemahaman terlebih dahulu sehingga tidak bingung," ujarnya.

Wahyudi mengaku banyak menerima keluhan dari warga di lingkungan tempat tinggalnya terkait kesulitan membuang sampah setelah TPS di sekitar mereka ditutup.

Saat dijelaskan mengenai program OPBM, sebagian warga juga mempertanyakan adanya iuran yang harus dibayarkan.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi depo sampah yang disediakan pemerintah sebagai alternatif tempat pembuangan sampah.

"Masyarakat banyak yang tidak tahu depo itu ada di mana. Akhirnya mereka bingung harus membuang sampah ke mana," katanya.

Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Rukun Tetangga (FKRT) Kota Jambi, H Suparyono, meminta Pemerintah Kota Jambi memasang petunjuk arah menuju depo sampah di setiap kecamatan.

Menurutnya, keberadaan papan petunjuk sangat penting agar masyarakat yang ingin membuang sampah secara mandiri tidak kesulitan menemukan lokasi depo.

Ia menjelaskan, program serupa sebenarnya telah lama diterapkan di lingkungan RT yang dipimpinnya dan mendapat dukungan dari sebagian besar warga.

Meski demikian, masih ada warga yang memilih tidak mengikuti program tersebut dan ada pula yang tidak mampu membayar iuran.